READ.ID – Dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Merah Maroon dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Gorontalo di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada 23 Agustus 2024, Srikandi Polwan Polda Gorontalo tampil sebagai sosok yang menonjol. Mereka ditugaskan sebagai pasukan Dalmas Awal, bertugas mengamankan jalannya demonstrasi sejak awal hingga akhir.
Dengan sigap dan profesional, para Polwan ini berhasil menjaga ketertiban dan keamanan aksi unjuk rasa. Meski menghadapi massa yang menyampaikan aspirasi dengan beragam tuntutan, Polwan tetap mampu mengendalikan situasi dengan pendekatan yang humanis dan persuasif. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mengedepankan kecerdasan emosional dalam menjalankan tugas.
Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Desmont Harjendro AP, SIK., MT mengapresiasi kinerja para Polwan.
“Saya sangat bangga dengan para Polwan yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Mereka telah membuktikan bahwa perempuan juga mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Sebagai pasukan Dalmas Awal, Polwan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga agar aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib dan aman. Mereka ditempatkan di garis depan, berinteraksi langsung dengan massa demonstran. Dengan sikap yang tegas namun tetap ramah, Polwan berhasil membangun komunikasi yang baik dengan para demonstran.
Salah satu kunci keberhasilan Polwan dalam mengamankan aksi unjuk rasa adalah pendekatan humanis yang mereka terapkan. Dengan memahami aspirasi para demonstran, Polwan mampu memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, Polwan juga memberikan penjelasan yang jelas terkait aturan-aturan yang berlaku selama aksi unjuk rasa, sehingga tercipta suasana yang kondusif.
Berkat kerja sama yang baik antara Polri dan seluruh pihak terkait, aksi unjuk rasa di Gorontalo dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Polri mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
