READ.ID – Hingar bingar polemik pertambangan di Gorontalo seolah makin tidak terkendali, hampir setiap saat selalu terjadi insiden baik fisik maupun sikis antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan, jika sebelumnya ada insiden pembakaran kantor Bupati Pohuwato, terbaru beredar dalam video TikTok sekelompok masyarakat diduga menyerbu kantor Mapolsek Popayato barat, Kabupaten pohuwato, dan bahkan berani menyebut ada keterlibatan oknum polisi dalam penambangan ilegal disana, walaupun belakangan semua isyu itu telah dibantah baik oleh Polres pohuwato maupun polda Gorontalo dan dianggap sebagai berita hoaks
Memahami keadaan tersebut, Riyanto Ismail selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Gorontalo, angkat bicara menyampaikan bahwa, konflik pertambangan di Gorontalo harus segera diatasi dengan serius dan benar, karena keadaan ini telah membuat ketidaknyamanan baik dikalangan masyarakat umum maupun para pelaku usaha, bahkan setiap saat selalu berpotensi mengancam stabilitas keamanan terutama didaerah-daerah sekitar wilayah pertambangan.
Menurut Riyanto, bahwa yang makin memperparah konflik pertambangan ini adalah ketika elemen-elemen yang sedianya harus bertindak sebagai wasit justru malah ikut menjadi pemain, sehingganya jika ingin konflik pertambangan selesai, wasit harus berhenti menjadi pemain.
“Jika ingin konflik pertambangan selesai, wasit harus berhenti menjadi pemain”ungkapnya
Selanjutnya, Riyanto menjelaskan, saat ini KNPI sedang menurunkan tim investigasi lapangan untuk mengkonfirmasi dan melengkapi pembuktian dugaan keterlibatan aparatur negara baik pemerintah, DPRD, bahkan aparat penegak hukum yang diduga mencari keuntungan dari konflik pertambangan serta melakukan abuse of power.
“Kami mencurigai bahwa para mafia sudah membangun sindikat jahat dalam konflik pertambangan ini, maka sebelum mereka semakin kuat, KNPI akan berdiri dihadapan rakyat untuk menghalaunya,”tuturnya
Riyanto juga menambahkan, setelah investigasi KNPI tuntas dan telah terkumpul informasi dan alat bukti yang kuat, pihaknya akan langsung menggunakan jaringan pemuda dan mahasiswa yang dimiliki di pusat untuk meminta DPR RI, Kementrian maupun Mabes Polri agar turun menyelsaikan konflik pertambangan Gorontalo.
“Tidak boleh lagi masalah ini diselesaikan disini karena kami sudah sulit untuk membedakan mana wasit dan mana pemain,”pungkasnya
