READ.ID,- Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Tata Kelola dan Pembangunan Manusia (SKALA) dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong reformasi tata kelola dan percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam Workshop Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKALA 2025–2026 yang digelar di Hotel Aston, Kamis (8/5/2025).
Sebagai satu dari enam provinsi mitra SKALA di Indonesia dan satu-satunya di Sulawesi, Gorontalo menempati posisi penting dalam peta kerja sama bilateral ini. Program SKALA, yang telah berjalan hampir dua tahun, diperpanjang hingga Desember 2026 sebagai bentuk penguatan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan dasar dan pemberdayaan kelompok rentan.
“Ini peluang besar bagi Gorontalo. Target kita jelas: keluar dari lima besar provinsi termiskin dan mengejar ketertinggalan. Kita harus maksimalkan momentum ini untuk memperkuat kapasitas institusi dan pelayanan publik,” ujar Idah Syahidah dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi jujur dalam pelaksanaan program. “Kalau ada kekurangan, kita harus sampaikan apa adanya. Kalau ada capaian, kita apresiasi. Ini soal komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.
Workshop tersebut turut dihadiri perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Astrid Kartika, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo dan mitra pembangunan lainnya. Dalam paparannya, Astrid menegaskan bahwa SKALA berfokus pada empat area intervensi utama: penguatan tata kelola keuangan publik, peningkatan kualitas data dan analisis, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pengarusutamaan gender, disabilitas, serta inklusi sosial (GEDSI).
“Kami menyadari keterbatasan sumber daya di tingkat daerah. Karena itu, kami pastikan setiap dukungan SKALA tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah,” kata Astrid.
Ia juga menekankan bahwa perencanaan SKALA mengikuti siklus anggaran Pemerintah Australia yang dimulai pada Juli dan berakhir pada Juni. Untuk itu, rencana kerja disusun untuk periode 18 bulan agar sejalan dengan agenda pembangunan daerah dan siklus APBD.
Selama implementasinya di Gorontalo, SKALA disebut telah menunjukkan kemajuan positif di empat area intervensi utama tersebut, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Pencapaian ini diharapkan menjadi fondasi bagi keberhasilan jangka panjang menuju visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.*****
