READ.ID – Pemerintah Kota Gorontalo bersama DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Aula I DPRD Kota Gorontalo pada Rabu (11/06) itu menjadi ruang awal pembahasan penting antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun skema anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam wawancaranya usai rapat menyampaikan bahwa perubahan dalam KUPA dan PPAS ini dirancang agar seluruh kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintahan dapat terakomodasi secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa fokus utama perubahan anggaran tetap bertumpu pada kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo.
“Perubahan ini agar semua terakomodir, baik dari sisi pimpinan daerah maupun masyarakat luas. Seluruh kebutuhan yang kita dorong pada akhirnya bermuara pada satu hal, kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo,” ujar Indra Gobel kepada awak media.
Ia juga menyinggung peran efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal, lanjut Indra, dibutuhkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif agar pengambilan keputusan tetap berada di jalur yang tepat dan efektif.
Menurutnya, proses pembahasan perubahan APBD tahun ini akan dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh melalui pendekatan back to back, yang memungkinkan semua unsur masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan di pemerintahan, untuk ikut terlibat aktif. Ini dilakukan demi memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Dengan tagline ‘Torang Beken Bae’, kita ingin seluruh masyarakat Kota Gorontalo benar-benar bisa merasakan manfaat dari setiap program pemerintah. Ini bukan hanya sekadar slogan, tapi semangat kita untuk menyentuh semua lapisan masyarakat,” ucapnya.
Indra Gobel juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intens antara Pemkot dan DPRD dalam menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara.
Ia berharap agar proses ini tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi benar-benar menjadi momentum perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
