READ.ID – Kepala Bapppeda Pohuwato, Irfan Saleh menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi dan Usulan Program Prioritas terkait pembangunan Infrastruktur khususnya jalan untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Kepala BPJN Gorontalo, Senin (16/06/2025)
Dalam forum tersebut, Irfan Saleh menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur jalan di kawasan transmigrasi dan strategis. Diantara yang disampaikan adalah akses ke Sandalan dan Dengilo serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pohuwato.
“Kami tidak hanya mendorong KEK Pohuwato, namun juga menggarisbawahi kondisi akses menuju Kawasan Sandalan dan Dengilo yang hingga kini masih terputus. Ini menjadi kebutuhan mendesak yang harus ditangani,”ungkapnya
Menariknya, Kabupaten Pohuwato juga tercatat dalam daftar usulan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dijadikan sebagai salah satu Kawasan Pusat Strategis Nasional (KPSN). Hal ini menunjukkan potensi strategis wilayah tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional ke depan.
Kepala BPJN Gorontalo dalam arahannya menyatakan komitmen untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi usulan dari Kabupapetn/Kota demi terciptanya keselarasan antara Perencanaan Pusat dan Daerah.
“Keputusan akhir tidak berada dipihak kami. Pun demikian Kami membuka ruang bagi semua usulan strategis dari daerah, terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan peningkatan infrastruktur jalan yang menopang kawasan khusus atau yang menjadi Prioritas Nasional,”tuturnya
Selain itu, BPJN Gorontalo menyampaikan bahwa kaitan dengan Ruas Jalan Taluditi-Bogo Bogo yang menghubungkan Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara sudah masuk dalam perencanaan yang saat ini masih menunggu perubahan nomenklatur perubahan kawasan.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pohuwato dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan pembangunan wilayah.
“Hasil dari rapat ini akan menjadi masukan awal dalam penyusunan dokumen RPJMN 2025–2029 oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,”pungkasnya
