READ.ID,- Upaya memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan terus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat dan daerah. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar menggelar Rapat Koordinasi pelaksanaan program Oceans for Prosperity Project – LAUTRA pada 1–3 Juli 2025. Rapat ini digelar di Kantor BPSPL Makassar, Sulawesi Selatan, melibatkan perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
LAUTRA merupakan proyek inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama BAPPENAS yang didanai melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia periode 2023–2028. Proyek ini bertujuan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dan mendorong ekonomi masyarakat di wilayah pesisir berbasis terumbu karang.
Teluk Gorontalo menjadi salah satu dari 20 kawasan konservasi di 11 provinsi yang menjadi fokus proyek. Dalam rapat tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo dan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo turut hadir untuk menyusun rencana implementasi program di tingkat daerah.
Agenda rapat mencakup reviu rencana pengelolaan kawasan, penyusunan kajian daya dukung dan tampung, survei populasi ikan terancam punah, hingga patroli dan pelibatan stakeholder. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan menjadi prioritas.
Plt. Kabid PRL dan PSDKP DKP Provinsi Gorontalo, Hartaty Isma, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai target nasional 30 juta hektar kawasan konservasi laut pada 2030. “Komitmen bersama ini bukan hanya soal luas, tapi efektivitas pengelolaan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan ekosistem,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas provinsi dalam mendukung prinsip Ekonomi Biru, yang mengedepankan keberlanjutan, inklusi sosial, dan pengurangan kemiskinan di wilayah pesisir.****
