READ.ID – Pernyataan kontroversial anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang terekam dalam sebuah video viral, kini memasuki babak baru. Publik tidak hanya mengecam ucapannya yang mengajak “merampok uang negara”, tetapi juga mulai berspekulasi bahwa politisi tersebut berada di bawah pengaruh zat terlarang saat video itu direkam.
Dalam video singkat yang beredar luas, Wahyudin dengan sadar menyebutkan identitasnya sambil melontarkan kalimat yang dinilai tidak pantas.
“Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini, kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini semakin miskin,” ujar Wahyudin Moridu dalam video tersebut, yang direkam bersama seorang wanita.
Seiring dengan viralnya video, banyak warganet menyoroti perilaku dan cara bicara Wahyudin yang dianggap tidak wajar.
Ekspresi wajah dan nada bicaranya yang terkesan tanpa beban saat mengucapkan kalimat serius tersebut memicu dugaan liar.
Spekulasi bahwa ia tidak berada dalam kondisi sadar penuh atau kemungkinan terpengaruh narkotika pun mengemuka di berbagai platform media sosial.
“Kalau dilihat dari cara bicaranya, seperti orang yang tidak punya kontrol. Tidak mungkin seorang pejabat sadar penuh bicara seperti itu,” Kata Rizal Agu.
Kecurigaan ini mendorong desakan publik agar pihak berwenang tidak hanya mengusut pelanggaran etiknya, tetapi juga melakukan tes urine terhadap yang bersangkutan. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo didesak untuk segera memanggil Wahyudin.
Melalui akun Facebook pribadinya, Jumat (19/09), Wahyudin mengakui bahwa ucapannya dalam video itu salah dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.
“Apapun yang saya lakukan di video ini saya akui salah dan tidak menunjukkan etika seorang pejabat publik,” tulis Wahyudin.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Gorontalo atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat beredarnya potongan video tersebut.
Kasus ini kini menjadi sorotan ganda, menyangkut etika seorang wakil rakyat sekaligus dugaan serius terkait penyalahgunaan zat terlarang di lingkungan pemerintahan.
