Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriyani Katili, menyampaikan bahwa sejak tahun 2012 forum ini berfungsi sebagai wadah sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Pemprov Gorontalo mengalokasikan Rp50 miliar melalui APBD Induk dan APBD-P untuk membiayai 69.151 jiwa peserta Jamkesda, serta mencatat 658.208 jiwa sebagai penerima bantuan iuran JKN (PBI APBN).
Pertemuan ini bertujuan menyepakati mekanisme dan porsi tanggung jawab pembiayaan, sekaligus memastikan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Gorontalo.
“Alhamdulillah, saat ini kita sudah mencapai cakupan kepesertaan aktif sebesar 94 persen, tinggal 2 persen lagi untuk mencapai target nasional 96 persen,” ungkap Afriyani.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim yang membuka kegiatan secara resmi menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah dalam mendukung transformasi sosial. Ia menekankan bahwa komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kesehatan adalah pondasi produktivitas masyarakat. Melalui sharing pembiayaan Jamkesta/Jamkesda, kita ingin memastikan seluruh warga Gorontalo mendapat akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya,” ujarnya.
Sofian juga menambahkan, Keberhasilan program kesehatan tidak bisa hanya ditangani oleh provinsi, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh kabupaten/kota. Dengan kolaborasi berkelanjutan, kita bisa memastikan masyarakat Gorontalo mendapat layanan kesehatan yang semakin optimal.
