READ.ID – Pemerintah Daerah Gorontalo Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmen untuk menyelesaikan relokasi warga Pelabuhan Anggrek melalui prinsip musyawarah mufakat.
Rapat yang digelar di Ruang Tinepo itu membahas dampak sosial serta solusi transparan bagi masyarakat sekitar akibat relokasi di area Pelabuhan Anggrek.
Bupati Thariq Modanggu menekankan pentingnya pendekatan dialog dalam menangani persoalan tersebut, bukan sekadar mengikuti regulasi secara kaku. Ia juga menegaskan bahwa transparansi pembayaran menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik.
“Relokasi ini membutuhkan keadilan sosial, bukan semata aturan teknis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Anggrek menyampaikan kesiapan menyalurkan dana kerohiman kepada warga terdampak. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan besaran anggaran yang telah disepakati bersama masyarakat.
Tidak hanya itu, ia juga berkomitmen membuka informasi terkait pengembangan kawasan sekitar pelabuhan. Area yang disiapkan meliputi perkantoran dan pusat perdagangan untuk kepentingan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat tersebut akan segera disosialisasikan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Langkah ini ditempuh agar seluruh pihak memahami keputusan yang telah disepakati bersama.
Forkopimda menekankan pentingnya penyelesaian yang tegas namun tetap adil, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses relokasi.
