READ.ID — SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bekerja sama dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dan Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Workshop Tahap I bertajuk “Penguatan Kapasitas Para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang Holistik”.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Oktober 2025, di Hotel Aston Gorontalo, ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga filantropi, dan perguruan tinggi. Workshop ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen pelaksanaan Multistakeholder Partnership SDGs di Kabupaten Gorontalo, sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pencapaian SDGs di tingkat lokal.
Kolaborasi Menuju SDGs yang Inklusif dan Holistik
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, S.Pd., MH, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antar pihak untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“SDGs bukan hanya program pemerintah, tetapi agenda bersama. Keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kekuatan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Sugondo Makmur.
Paparan dan Materi Narasumber
1. Drs. Cokro R. Katili, ME – Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo
Topik: Prioritas Pembangunan dan Arah Strategi Percepatan Pencapaian SDGs Kabupaten Gorontalo 2025–2029
Dalam paparannya, Drs. Cokro R. Katili menekankan pentingnya penyelarasan arah pembangunan daerah dengan agenda SDGs global. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Gorontalo telah menetapkan fokus pembangunan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Narasi pembangunan lima tahun ke depan juga diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan.
2. Thas Saralah – Advisor Monev GIZ
Topik: Pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam Pelaksanaan Pembangunan
Sarah menguraikan bagaimana pendekatan GEDSI menjadi fondasi penting untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal (leave no one behind). Ia memberikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan daerah dapat diadaptasi agar lebih sensitif terhadap kesetaraan gender, keberagaman, dan hak kelompok rentan. Peserta diajak memahami prinsip integratif GEDSI sebagai nilai dasar dalam setiap perencanaan dan implementasi SDGs.
3. Wiwik Junus Ismail – Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo
Topik: Kelembagaan Pengelolaan SDGs di Tingkat Daerah
Wiwik menjelaskan pentingnya struktur kelembagaan yang kuat dan kolaboratif dalam mengawal pelaksanaan SDGs. Ia menyoroti peran koordinasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian indikator SDGs. Melalui penguatan kelembagaan, pelaksanaan SDGs diharapkan lebih terukur, terarah, dan mampu membangun sistem akuntabilitas yang transparan.
4. Boby R. Payu – Advisor GIZ Provinsi Gorontalo
Topik: Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2030
Boby memberikan panduan teknis mengenai proses penyusunan RAD SDGs yang adaptif dengan kondisi daerah. Ia menjelaskan bahwa RAD bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang menjadi panduan lintas sektor untuk mencapai target-target SDGs. Pendekatan evidence-based policy dan analisis indikator kinerja menjadi kunci dalam penyusunan dokumen ini.
5. Rusovanny Halalutu – Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo
Topik: Integrasi GEDSI dalam RAD SDGs
Rusovanny memperdalam pemahaman peserta tentang bagaimana prinsip GEDSI dapat diintegrasikan dalam dokumen RAD SDGs secara operasional. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap tujuan pembangunan memperhatikan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan akses bagi penyandang disabilitas serta kelompok marjinal, sehingga hasil pembangunan benar-benar inklusif.
6. Marvel Ledo – Advisor GIZ
Topik: Technical Problem vs. Adaptive Problem dalam Implementasi SDGs
Marvel memperkenalkan konsep analisis masalah teknis dan adaptif dalam konteks pembangunan. Menurutnya, banyak persoalan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis semata, melainkan membutuhkan adaptasi sosial, perubahan perilaku, dan kepemimpinan kolaboratif. Sesi ini mengajak peserta untuk membedakan antara solusi jangka pendek dan perubahan sistemik yang berkelanjutan.
7. Nasokah – SDGs Expert
Topik: Pelibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah
Nasokah menekankan bahwa keberhasilan SDGs sangat bergantung pada partisipasi aktif aktor non-pemerintah, termasuk sektor swasta, lembaga sosial, komunitas lokal, dan dunia pendidikan. Ia mencontohkan praktik baik kolaborasi lintas sektor yang telah berhasil mendorong inovasi sosial dalam mendukung pencapaian SDGs di daerah lain.
8. Raghel Yunginger – SDGs Center UNG
Topik: Strategi Pencapaian Target SDGs melalui Multistakeholder Partnership
Raghel menjelaskan bahwa multistakeholder partnership merupakan inti dari pelaksanaan SDGs. Melalui kemitraan strategis antar pemerintah, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat, percepatan pencapaian SDGs dapat dilakukan secara lebih efektif. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan komunikasi lintas lembaga dalam menjaga kesinambungan agenda SDGs.
Komitmen Penguatan Kelembagaan SDGs Kabupaten Gorontalo
Menutup rangkaian kegiatan, Leni Gobel dari Bappeda Kabupaten Gorontalo menyampaikan komitmen daerah untuk segera membentuk kelembagaan SDGs Kabupaten Gorontalo sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pelaksanaan SDGs di tingkat lokal.
Workshop ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas, jejaring, dan pemahaman bersama antar pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti. Ke depan, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Workshop Tahap II yang berfokus pada penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Gorontalo 2025–2030, sebagai dokumen panduan strategis bagi seluruh mitra pembangunan di daerah.
