READ.ID – DPRD Kota Gorontalo bersama Pemerintah Kota Gorontalo membahas strategi penyesuaian anggaran dalam Rancangan APBD 2026, menyusul adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp103 hingga Rp127 miliar.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, mengatakan bahwa pemotongan tersebut menjadi isu utama dalam rapat pembahasan RAPBD 2026 yang digelar di Aula I DPRD Kota Gorontalo, pada Rabu (08/10).
Kondisi ini, kata dia, menuntut pemerintah daerah melakukan langkah penyesuaian agar pendapatan dan belanja tetap seimbang.
“Pemotongan TKD ini membuat kita harus lebih realistis dalam menyusun anggaran. Kegiatan wajib seperti gaji pegawai dan pembayaran listrik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Irwan.
Ia menjelaskan, pembahasan anggaran masih akan berlanjut hingga Jumat mendatang untuk merumuskan strategi menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk menentukan program yang berpotensi ditunda atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Belum dibahas secara rinci belanja apa saja yang mungkin ditunda. Itu akan kita bahas lebih detail pada pertemuan lanjutan pada hari jumat mendatang,” ujarnya.
Irwan menilai, situasi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat efisiensi anggaran dan menghindari pemborosan.
Menurutnya, kebijakan belanja ke depan harus difokuskan pada kebutuhan publik yang benar-benar mendesak.
“Tidak mungkin pendapatan kecil tapi belanja besar. Karena itu, pembelanjaan harus benar-benar efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
