READ.ID – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap isu dugaan pencaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pernyataan itu disampaikan Thariq menanggapi pandangan Fraksi NasDem DPRD Gorontalo Utara yang disuarakan oleh Mikdad Yeser pada Rapat Paripurna ke-31 DPRD, Senin 20/10/2025, dalam agenda pembahasan tingkat I Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Bupati menilai, tudingan semacam itu tidak bisa diproses hanya berdasarkan isu atau opini tanpa dasar yang kuat. Ia menekankan perlunya laporan resmi dan data yang terverifikasi agar pemerintah dapat bertindak sesuai ketentuan.
“Kami tentu terbuka terhadap semua laporan, tapi harus jelas siapa dan seperti apa kejadiannya. Tanpa data, kami tidak bisa bertanggung jawab dalam menindaklanjuti,” ujar Thariq.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik ilegal yang mencederai prinsip keadilan dan profesionalitas dalam rekrutmen aparatur.
“Kalau benar ada praktik pungli atau calo, laporkan. Kami akan tindak sesuai aturan. Pemerintah tidak boleh terlibat apalagi menutup mata,” tegasnya.
Meski begitu, Thariq tetap menyambut positif kritik dan perhatian dari DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Ia berharap setiap masukan disertai bukti agar bisa ditindak secara objektif.
“Kritik itu baik, tapi mari kita sertai dengan data agar penyelesaiannya juga proporsional,” tambahnya.
Dengan penegasan tersebut, Bupati Thariq ingin memastikan bahwa proses rekrutmen P3K di Gorontalo Utara berjalan transparan, bersih, dan bebas dari praktik pungli, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah membangun birokrasi yang berintegritas.
