READ.ID – Komitmen memperkuat konservasi dan pengawasan laut terus dimantapkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melalui Rapat Tematik Pembahasan Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PRL–PSDKP) Tahun 2026, yang digelar Senin (19/1/2026) di Ruang Rapat DKP Provinsi Gorontalo.
Rapat tematik ini dipimpin langsung oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, dan diikuti Kepala Bidang PRL dan PSDKP Syafrie AB. Kasim, bersama ASN, PPPK, serta tenaga pendukung dari Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut dan Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Dalam arahannya, Kepala DKP Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, khususnya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Agro Maritim yang berkelanjutan.
Aryanto menegaskan tiga pilar utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yakni Inclusifishing, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengembangan blue economy, yang akan diintegrasikan dalam program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo tidak hanya soal menjaga ekosistem laut, tetapi juga bagaimana menghadirkan manfaat ekonomi yang adil melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengawasan yang kuat,” ujar Aryanto.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang PRL dan PSDKP memaparkan kegiatan prioritas Tahun 2026 yang meliputi pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penyediaan prasarana usaha pergaraman, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil kewenangan provinsi, termasuk pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
Rapat tematik ini menekankan pentingnya sosialisasi Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo secara masif dan edukatif, pembaruan data kondisi ekosistem berbasis peta spasial, penguatan kolaborasi dengan akademisi dan aparat penegak hukum laut, serta peningkatan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam mencegah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Selain itu, DKP Provinsi Gorontalo mendorong pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan, penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan kelembagaan pengelola Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo.
Menutup rapat, Aryanto mendorong seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan bekerja adaptif dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
“Dengan inovasi dan kolaborasi, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang selaras dengan visi Agro Maritim Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.
