READ.ID – Tim peneliti Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menemukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo masih belum optimal dan menghadapi hambatan signifikan.
Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal internasional Agrekon Volume 64 Tahun 2025 melalui riset berjudul “Analysing the Ineffectiveness of Village Fund Utilisation in Improving Food Security”. Penelitian tersebut dilakukan oleh dosen-dosen UNG, yaitu Sukarman Kamuli, Yowan Tamu, Sastro M. Wantu, dan Yanti Aneta, yang berkolaborasi dengan Mustaqim Pabbajah dari Universitas Teknologi Yogyakarta dan Irwan Abdullah dari Universitas Gadjah Mada.
Melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen selama empat bulan, tim peneliti melakukan kajian terhadap pengelolaan dana desa di tiga lokasi penelitian, yakni Desa Langge di Kabupaten Bone Bolango, Desa Pulubala di Kabupaten Gorontalo, dan Desa Buntulia di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini berupaya melihat sejauh mana alokasi dana desa yang minimal 20 persen diarahkan untuk ketahanan pangan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa program ketahanan pangan yang didukung dana desa masih belum berjalan efektif karena sejumlah faktor. Pertama, peneliti menemukan adanya ketidakakuratan dalam pendataan penerima bantuan, termasuk tumpang tindih penerima, distribusi tidak tepat sasaran, hingga warga berhak yang belum terdaftar. Kedua, jenis bantuan pertanian yang disalurkan sering kali tidak sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap produksi pangan. Ketiga, kapasitas aparatur desa dan kepala desa dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran masih terbatas, sehingga program berjalan kurang maksimal.
Dampak dari hambatan-hambatan ini terlihat pada rendahnya peningkatan produksi pertanian dan belum menguatnya ketahanan pangan keluarga desa. Meskipun dana desa dirancang sebagai instrumen strategis pembangunan, penerapannya belum mampu mengatasi persoalan akses pangan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi tersebut juga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan warga terhadap tata kelola pemerintah desa.
Sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap peningkatan tata kelola kebijakan publik, tim peneliti UNG menekankan perlunya pembenahan sistem pendataan penerima bantuan, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan transparansi dan pengawasan anggaran. Selain itu, program pendampingan petani dan koordinasi intensif antara pemerintah desa, dinas pertanian, serta pemerintah daerah dipandang krusial untuk memastikan manfaat dana desa benar-benar dirasakan masyarakat. Besarnya alokasi dana tidak akan memberikan dampak signifikan jika implementasinya tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
