READ.ID – Pengelolaan anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan bahwa sebagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk program tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran ketahanan pangan Desa Limbato pada tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp260 juta. Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi minimal 20 persen Dana Desa yang diwajibkan pemerintah pusat untuk mendukung program ketahanan pangan di tingkat desa.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa diketahui sempat melakukan pengadaan bibit durian sebagai salah satu program awal. Namun setelah pembayaran uang muka (DP) untuk pengadaan bibit tersebut, masih tersisa anggaran sekitar Rp146 juta.
Sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sisa anggaran tersebut memang tercatat dalam sistem keuangan desa sebagai alokasi program ketahanan pangan. Akan tetapi, menurutnya, realisasi kegiatan di lapangan tidak terlihat, khususnya pada BUMDes yang seharusnya menjadi pengelola program tersebut.
“Di dalam sistem memang terlihat anggaran ketahanan pangan itu tercatat, tetapi di BUMDes sendiri tidak ada kegiatan yang direalisasikan dari dana tersebut,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga menyebutkan adanya dugaan bahwa sebagian dana tersebut digunakan untuk menutupi berbagai kebutuhan lain di desa, di antaranya pembayaran gaji imam, kader, pemangku adat, serta sejumlah pengadaan lainnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, khususnya pada program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi prioritas untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Limbato maupun pengelola BUMDes belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan anggaran tersebut.
