READ.ID – Kepala Desa Limbato, Asrin Idrus, memberikan tanggapan terkait dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula.
Program yang seharusnya bertujuan memperkuat ketersediaan pangan masyarakat desa itu sebelumnya diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai dengan peruntukannya.
Saat dikonfirmasi, Asrin menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan terjadi pada masa kepemimpinannya saat ini. Ia menyebut dirinya hanya melanjutkan kepemimpinan setelah kepala desa sebelumnya tidak lagi menjalankan tugas.
“Peristiwa itu bukan terjadi di periode saya. Saya hanya menggantikan kepala desa sebelumnya,” ujar Asrin.
Meski demikian, ia membenarkan bahwa total anggaran program ketahanan pangan di Desa Limbato mencapai sekitar Rp268 juta. Menurutnya, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk pengadaan bibit durian, sementara sisa anggaran sekitar Rp146 juta awalnya direncanakan untuk dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Namun, rencana tersebut belum sempat direalisasikan karena masih berada pada periode pemerintahan desa sebelumnya.
“Dana Rp146 juta itu rencananya akan dialokasikan ke BUMDes, tetapi belum sempat ditransfer karena masih berada pada periode sebelumnya,” jelasnya.
Terkait proses pencairan anggaran, Asrin mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang melakukan pencairan dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam mekanisme administrasi desa, proses pencairan biasanya melibatkan sekretaris desa, bendahara desa, serta operator sistem keuangan desa.
Ia juga menyebut bahwa pada saat itu posisi kepala desa sempat kosong karena kepala desa sebelumnya sedang tertimpa musibah.
“Kalau ditanya siapa yang melakukan pencairan, saya kurang tahu pasti. Biasanya yang terlibat sekretaris dan bendahara karena menyangkut proses pencairan. Saat itu juga posisi kepala desa sempat kosong karena kepala desa sebelumnya terkena musibah,” ujarnya.
Asrin juga mengakui bahwa sebagian anggaran tersebut sebelumnya sempat digunakan di luar program ketahanan pangan.
Sementara itu, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Limbato, Erwin, membenarkan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana awal program. Ia mengungkapkan bahwa sisa anggaran sekitar Rp146 juta yang sebelumnya direncanakan untuk dialokasikan ke BUMDes justru telah digunakan untuk kebutuhan lain di desa.
“Sebagian sudah digunakan untuk membayar gaji imam, kader, dan pengadaan lainnya,” ungkap Erwin.
Menurutnya, BPD sebenarnya telah menggelar rapat untuk membahas persoalan tersebut. Namun dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, pihaknya mengaku tidak selalu mendapat ruang yang cukup dari pemerintah desa.
“Kami sudah melakukan rapat. Tapi saat kami melakukan pengawasan, mereka seperti tidak menerima. Bahkan sempat mengatakan BPD sudah seperti inspektorat,” katanya.
Hingga berita ini dipublikasikan, upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran tersebut.
