READ.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mulai menseriusi rencana bagi perokok akan dicoret dari daftar penerima bantuan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibiayai oleh pemerintah provinsi.
Menurut Rusli, ia sudah menugaskan dinas teknis untuk turun mendata ulang penerima bantuan iuran (PBI) yang terintegrasi dengan BPJS itu.
“Kita akan seleksi dan evaluasi kembali para penerima BPJS yang dibiayai oleh provinsi. Tahun depan ada 200.000 orang. Kalau dia perkokok dan dibuktikan oleh dokter maka saya coret,” ucap Gubernur Rusli usai menerima Deputi Direktur BPJS Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial bertempat di kediaman pribadi, Jumat (27/9/2019).
Rencana perokok dicoret dari layanan jaminan kesehatan sangat beralasan, menurutnya, masih banyak warga miskin yang rela menghabiskan uang belasan hingga puluhan ribu hanya untuk rokok dalam sehari.
Di sisi lain, untuk jaminan kesehatan tidak mampu dibiayai.
“Bukan hanya perokok itu, tapi semua keluarganya saya coret. Contohnya satu rumah ada lima orang, suami-istri dan tiga anaknya maka saya coret lima-limanya. Coba bayangkan, rokok termurah katakan delapan ribu. Satu bulan berarti ada Rp240.000,-. Masa untuk BPJS Rp42.000,- dia nggak mampu?,” imbuhnya.
Rusli tidak gentar dengan kebijakan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak populis.
Bahkan ia berencana akan memberlakukan kebijakan anti rokok ini kepada semua penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga penerima bantuan.
Selain tidak merokok, penerima bantuan tidak minum-minuman keras, mendukung program KB dua anak serta merupakan keluarga pendonor.
“Pokoknya kalau kata dokter ada asbak di paru-parunya, ya kita coret. Saya minta dibuktikan kalau dia perokok atau tidak. Jadi dia harus tidak merokok, tidak miras, keluarga pendonor dan ikut KB,” tandasnya.
Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah Gubernur Rusli diwacanakan sekitar tahun 2015 lalu, namun tahun 2020 nanti akan benar-benar diterapkan.
Tim khusus yang beranggotakan dinas teknis, dokter, LSM dan perwakilan mahasiswa akan turun langsung mendata di lapangan. (F-01/RL)
