READ.ID – Polri menyiapkan langkah khusus untuk mengantisipasi terorisme jelang pelantikan presiden dan wakil presiden yang tinggal beberapa hari lagi.
Hal tersebut berdasarkan pengungkapan kasus terorisme berlanjut bukan hanya pasca kejadian di Pandeglang namun sebelumnya juga sudah ada penangkapan atau preventif terhadap kelompok JAD yang berafiliasi langsung ke ISIS.
Karo Penmas Divhumas Polri mengatakan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan serangan terorisme walaupun indikasi gangguan proses pelantikan presiden dan wakil presiden belum terdeteksi namun potensi tetap ada.
“Kita akan terus melakukan upaya preventif strike agar rencana aksi terorisme tidak terjadi pada momentum nasional maupun kegiatan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Brigjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan para pelaku teroris memanfaatkan setiap momentum sebelum melakukan Amaliah, mereka membangun jejaring komunikasi dengan Amirnya dengan tokoh-tokoh yang ada di media sosial.
Kemudian sebelum melakukan Amaliahnya dia juga menginformasikan akan melakukan Amaliyahnya dalam waktu yang dekat namun untuk tempat waktu sasarannya siapa belum ditentukan.
“Jadi jaringan virtual ini terus strukturnya berada di media sosial tidak struktur secara sistematis di lapangan, secara independen yang dimiliki untuk melakukan Amaliah,”jelas mantan Wakapolda Kalteng tersebut.
Sementara dalam pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti, strategi pengamanan sebagai leading sector adalah panglima Kodam karena yang akan dilantik adalah presiden dan wakil presiden, terdapat sandi operasi Waskita.
Untuk pelibatan kepolisian 30.000 tentunya mulai dari objek pengamanan di kantor DPR MPR mulai ring 1, ring 2 dan ring 3 yang harus betul-betul steril.
Mulai dari para undangan mobil-mobil yang masuk kedalam halaman gedung MPR DPR dan juga jalur yang akan dilalui oleh tamu undangan dan presiden dan wakil presiden terpilih.
Sentra ekonomi juga akan diamankan, kantor kedutaan besar, istana Negara. Karena pada prinsipnya konsep rencana pengamanan sudah dipersiapkan secara detail termasuk rencana kontijensi escape dan lain sebagainya.
Langkah Kapolda terhadap deskripsi tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan, yaitu masukan dari panglima Kodam, intelijen, pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya.
Sebagai dasar Kapolda mengeluarkan langkah diskresi terkait Undang-undang no 9 tahun 1958 bagaimana cara mendapatkan pendapat di muka publik, terdapat pasal 6 yang mengatur bahwa untuk menyampaikan pendapat sifatnya tidak absolut tapi limitatif.
Wakapolri Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto sudah menyebutkan bahwa prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan disorot seluruh dunia oleh karenanya bangsa ini adalah bangsa yang beradab kita harus betul-betul bersama-sama menjaga situasi yang kondusif.
Pada prinsipnya terorisme adalah musuh bersama tidak ada kaitannya dengan semua agama, terorisme hanya terkait dengan bagaimana seseorang terpapar paham radikal yang ekstrem.
Dalam hal ini Polri tidak bekerja sendiri dalam dalam rangka untuk menangkap terorisme maupun paham radikalisme. Terorisme merupakan salah satu fenomena gunung es nya itu adalah di puncaknya dalam rangka pengangkatan atau penangkalan mitigasi paparan paham radikalisme, kita bekerjasama dengan MUI, seluruh komponen masyarakat, elemen-elemen keagamaan dan juga dengan badan penanggulangan terorisme.
“Terdapat program deradikalisasi yang tidak hanya kepada narapidana yang pernah terpapar, namun juga kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama kita perangi terorisme yang bisa memapar siapa saja,” tutupnya. (Content Writer)
