READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara ingin pembangunan Industri di daerah itu harus mampu wujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan bisa memajukan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut terungkap saat Pansus II DPRD Gorontalo Utara, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).
“Maka perlu ada produk hukum yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan industri yang mandiri di daerah,” Kata Ridwan Riko Arbie.
Hal ini dimaksud agar muaranya adalah benar-benar untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat pembangunan industri erat kaitannya dengan pemanfaatan kawasan, pemberdayaan masyarakat dan sumber penerimaan bagi daerah.
Khusus Raperda tersebut, pemerintah daerah sebagai pihak pengusul, menargetkan perencanaan pembangunan industri terhadap perencanaan 20 tahun ke depan.
Pansus II tentu menilainya, tidak terlalu spesifik sebab pemerintah daerah melalui Bappeda dan Dinas Perindustrian setempat.
Tidak secara spesifik menggambarkan aktivitas industri yang paling besar sementara berjalan di daerah itu, antaranya, pengelolaan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan lama investasi mencapai 60 tahun.
“Kami meminta gambaran yang lebih spesifik terhadap rencana pembangunan industri kabupaten yang akan dituangkan dalam raperda sebagai produk hukum yang akan memayungi pelaksanaan pembangunan kawasan industri di daerah ini,” ujar Ridwan.
Yang terpenting adalah, gambaran dalam peraturan daerah maupun perencanan dokumennya, wajib disinkronkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD dan RTRW yang telah dimiliki, sebab seluruhnya bersinggungan dengan perencanaan pembangunan industri.
“Alhamdulillah, perencanaan pembangunan industri di kabupaten ini telah melalui evaluasi oleh pemerintah provinsi, sehingga tinggal melakukan penyesuaian untuk melahirkan produk hukum tersebut,” ucap Ridwan. (RL/Read)
