READ.ID– Setelah melalui proses pengusulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk DKI Jakarta.
Sebagai Provinsi dengan kasus virus Corona (Covid-19) terbanyak, status PSBB memang harus segara diterapkan di Jakarta. Ini strategi untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19. Untuk itu, warga DKI Jakarta diminta mendukung dan patuh terhadap arahan dan aturan yang akan ditetapkan Gubernur DKI Jakarta selama Jakarta berstatus PSBB.
Anggota DPD RI dapil Provinsi Jakarta, Fahira Idris mengungkapkan, dengan disetujuinya PSBB, Gubernur DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk memformulasikan dan mengeksekusi berbagai kebijakan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona.
Dirinya optimis Provinsi DKI Jakarta sudah mempunyai berbagai formulasi kebijakan, peraturan, hingga teknis eksekusi PSBB termasuk mekanisme sosialisasi ke warga.
Kalau kita cermati, sebenarnya dalam beberapa sisi Jakarta sudah menerapkan PSBB sejak pertengahan Maret lalu. Namun, karena saat itu belum ada payung hukum dari Pusat, sifatnya masih imbauan.
Dengan status PSBB yang sudah disetujui, ke depan lebih ketat dan tegas lagi karena sifatnya sudah mengikat dan tentunya ada penegakkan hukum. “Agar PSBB benar-benar efektif menahan laju penyebaran Covid-19 di Jakarta, saya meminta semua warga tanpa terkecuali mendukung dan mematuhi arahan gubernur,” ujar Fahira Idris, di Jakarta (7/4).
Menurut Fahira, upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Jakarta dipastikan akan memberi dampak signifikan untuk menekan atau menurunkan angka paparan Covid-19 di Indonesia. Karena, sebagai provinsi episenter, sudah terjadi peningkatan jumlah kasus dan penyebaran secara signifikan dan cepat Covid-19 ke berbagai titik di wilayah Jakarta.
Dengan PSBB diharapkan penyebaran Covid-19, lajunya bisa ditahan sehingga angka paparan Covid-19 di Indonesia juga bisa berkurang secara signifikan.
Dirinya optimis PSBB di Jakarta berjalan baik dan berharap menjadi jalan untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Kuncinya warga mendukung, patuh, dan taat.
“Insya Allah dampak-dampak baik ekonomi maupun sosial akibat status PSBB ini sudah diantisipasi Pemprov DKI. Nantinya jika PSBB di Jakarta berjalan baik, bisa menjadi rujukan atau referensi bagi daerah atau provinsi lain,” jelas Fahira.
Sebagai informasi, aturan detail mengenai PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No: 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (covid-19). Aturan ini ditandatangani Menkes, 3 April 2020.
Berdasarkan aturan ini, sebuah wilayah dapat menerapkan PSBB 14 hari. Bila ada infeksi baru, status PSBB bisa diperpanjang 14 hari berikutnya.
Sementara itu, ruang lingkup PSBB mulai dari peliburan sekolah dan tempat kerja (aturan ini dikecualikan antara lain kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas).
(Akhir Tanjung)
