READ.ID– Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris meminta pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan larangan mudik. Aturan larangan mudik itu penting serta merupakan integral dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) yang sudah melanda seluruh provinsi yang ada di tanah air.
Dalam keterangan tertulis Fahira yang disiarkan Biro Pemberitaan&Humas DPD RI, Sabtu (18/4) malam, Fahira mengatakan, larangan tersebut sejalan dengan aturan tegas dan semangat sama dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dan akan mulai diterapkan di berbagai daerah.
“Alangkah baiknya aturan larangan mudik diformulasikan (disusun atau dirumuskan secara tepat) untuk mengantisipasi jika nanti kondisi memang mengharuskan kegiatan mudik tidak dimungkinkan,” kata Fahira.
Dalam situasi wabah seperti ini semua opsi, rencana, maupun kebijakan harus dipersiapkan sehingga kita siap menghadapi keadaan dan kondisi apapun.
Doa dan keinginan kita semua tentu laju penyebaran Covid-19 di Indonesia tertahan bahkan berhenti. Tetapi dalam situasi seperti saat ini tidak ada salahnya kita mempersiapkan berbagai skenario. “Salah satunya mulai memformulasikan aturan larangan mudik sehingga jika nanti memang harus dilarang, sudah siap dengan aturan yang komprehensif, termasuk solusi dampak ekonomi dan sosial dari larangan ini,” kata dia.
Dalam penanganan wabah seperti saat ini tantangan utamanya adalah harus terus berpacu dengan waktu sehingga setiap kebijakan, keputusan, dan aksi yang diambil juga harus dinamis sesuai dengan evaluasi dan kondisi terkini yang terjadi. Kebijakan pemerintah yang menghimbau dan mengkampanyekan agar masyarakat tidak mudik demi melindungi diri dan keluarga di kampung adalah langkah yang baik untuk membangun kesadaran.
Namun, itu tidak cukup dan tidak ada salahnya formulasi aturan larangan mudik juga mulai dipersiapkan sebagai langkah antisipatif.
Dia memahami pemerintah punya berbagai pertimbangan terkait aturan mudik. Namun, pointnya adalah dalam situasi seperti ini kita semua tidak bisa hanya berpaku hanya pada satu kebijakan saja. Harus disiapkan kebijakan lain sehingga dalam kondisi apapun bangsa ini siap, terlepas kebijakan larangan ini nanti mau diterapkan atau tidak.
Fahira mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang sudah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), TNI-Polri Pegawai BUMN untuk mudik dan membatalkan berbagai program rutin mudik gratis karena merupakan langkah yang tepat.
“Dalam pandangan saya, PSBB kemudian diikuti dengan aturan larangan mudik yang tegas akan berdampak signifikan menahan laju penyebaran Covid-19 sehingga kerja-kerja bangsa ini ke depan dalam melawan Covid-19 bisa lebih fokus dan maksimal. Insya Allah masyarakat Indonesia bisa memahami jika memang diputuskan tahun ini dilarang mudik,” demikian Fahira Idris.
(Akhir/read.id)
