READ.ID – Biaya rapid test mandiri di Gorontalo diminta tidak membebani warga. Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail saat rapat evaluasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo diminta memikirkan jalan keluar terkait rapid test untuk pelaku perjalanan yang hendak masuk dan keluar Goronalo.
Erwin mengaku banyak mendapatkan keluhan mengenai persyaratan masuk ke Gorontalo yang harus wajib memiliki surat rapid test dengan hasil non reaktif. Sementara itu, biaya untuk rapid test terbilang mahal dan saat ini pun warga banyak terkendala dengan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Saya punya database di Gorontalo ini anak-anak yang sekolah pesantren dari kabupaten tetangga kita. Mereka masuk Gorontalo ngga ada uang untuk bayar rapid. Jadi, itu pak tolong dipikirkan,” kata Erwin, Kamis 25/06) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Politisi Demokrat ini juga menyampaikan agar pemerintah mempublikasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat luas bisa mengetahui peruntukan anggaran yang selama ini sudah digunakan.
Ia menilai pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah cukup baik. Akan tetapi, demi wujud transparansi kepada publik, maka pemerintah juga perlu melakukan keterbukaan.
Dalam penyampaiannya, Erwin juga menyoroti insentif tenaga medis yang menangani pasien Covid 19 di Rumah Sakit Aloe Saboe yang beberapa waktu lalu dikabarkan belum terbayarkan. Terkait hal itu, ia meminta pemerintah agar segera mencarikan jalan keluar.
“Insentif itu, saya baca berita terakhir tugasnya Kemenkes. Namun, itu coba tolong, fokus selesaikan, kan bisa dengan komunikasi yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.
(Aden/RL/Read)
