READ.ID – Depo Peti Kemas atau kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) diminta ditutup.
Hal ini sebagaimna permintaan Ketua Lembaga Pengawas Pemerintahan Provinsi Gorontalo (LP3G) Abudallah Deno Djarai. Karena ia memandang aktivitas usaha yang dilakukan oleh perushan di wilayah tersebut tidak memiliki izin.
Kata Deno, perusahan yang telibat dalam depo peti kemas di Gorut tersebut yakni PT. Menara Indra Utama, PT. Tanto Intim Line, dan PT. Kunia Anggrek Bahari.
“Setelah kami dari koalisi LSM Provinsi melakukan investigasi di TKP langsung itu tidak memiliki izin. ketiga perusahan itu, terinformasi adalah grup dari Tanto,” ucap Deno usai melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
Ia mengungkapkan tujuan pertemuan pihaknya dengan Komisi DPRD provinsi Gorontalo adalah untuk membicarakan masalah peti kemas ini.
Mengingat juga sebelumnya perusahan yang berada di Gorut tersebut sudah pernah di police line oleh Polda Gorontalo. Akan tetapi, dibuka kembali karena ada surat edaran dari Bupati Gorontalo Utara.
“Kalau informasi di polda sendiri mereka mengantongi surat dari pak bupati,” katanya, Selasa (30/06) kemarin.
Seharusnya, kata dia, ketiga perusahan ini sebaiknya mengurus izin dulu baru kemudian beroperasi dalam hal bongkar muat maupun peti kemas. Kemudian, kepada pelaku usaha, diminta juga untuk membedakan mana izin bongkar muat dan mana izin peti kemas.
Berkaitan dengan pembukaan kembali police line, ia menilai itu adalah tugas dan kewenangan Polda. Pihaknya pun menyatakan akan menghormati proses hukum itu. Akan tetapi, terkait dengan perusahan yang tidak memiliki izin ini, ia juga sudah melaporkan hal tersebut ke tingkat kejaksaan tinggi. (RL/Read)
