READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango (Bonebol), meraih nilai predikat baik dalam Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Hal itu disampaikan Bupati Bone Bolango Hamim Pou, saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2021, di Hotel Aston Gorontalo, Kamis (28/1/2021) malam.
Hamim mengatakan sosialisasi itu diselenggarakan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemkab Bone Bolango, yang menyangkut bagaimana pelaksanaan kinerja agar terselenggara pemerintahan yang baik dan berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, kinerja LPPD Kabupaten Bone Bolango meraih nilai yang baik,” ucap Hamim.
Hamim menuturkan penilaian dari penyelenggaraan pemerintah daerah sendiri, berdasarkan pada dampak yang telah dilakukan pada layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, kelengkapan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Direktur EKPD Kemendagri Akbar Ali, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat dalam mengukur kemampuan kinerja dan kepatuhan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami Kemendagri melaksanakan evaluasi ini setiap tahunnya untuk seluruh provinsi maupun kabupaten/kota, karena LPPD ini wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Mendagri, dan Bupati Kepada Mendagri melalui Gubernur,” jelas Akbar.
Akbar menambahkan telah membentuk tim di masing-masing daerah untuk melaksanakan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang hasilnya nanti dievaluasi oleh Kemendagri.
Ia berharap dengan adanya perubahan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 ini, tim penyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango cepat beradaptasi untuk memenuhi seruan indikator-indikator yang dimintai dalam Permendagri
“Dengan adanya Permendagri tersebut, Tim Bawasda di Bone Bolango dapat melaksanakan validasi data terhadap data-data yang disampaikan oleh para OPD, untuk divalidasi keabsahannya, karena tanpa validasi sulit untuk kita evaluasi,” tandas Akbar.
(SAS/RL/Read)
