READ.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie protes lambatnya prosedur pengiriman sampel covid-19 untuk uji RT-PCR di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo.
Dirinya meminta pengiriman sampel covid-19 untuk uji RT-PCR di BPOM dipercepat. Selama ini, proses pengiriman sampel dari puskesmas di kabupaten/kota harus melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
“Trend kasus covid-19 di Gorontalo terus meningkat, sehingga membutuhkan percepatan 3T. Nah kalau dilihat, sistem pengepakan dan pengiriman dari fasilitas kesehatan ke Balai POM perlu diperbaiki alurnya. Coba kita bikin SOP bagaimana kalau dari puskesmas – puskesmas itu tidak lagi ke Labkesda tapi langsung ke BPOM?,” ujar Gubernur Gorontalo saat memimpin rapat secara daring dengan kadis kesehatan provinsi, kabupaten/kota, BPOM, puskesmas serta direktur RSUD, Sabtu (24/7/2021).
Gubernur Rusli khawatir berbelit-belitnya pengiriman sampel untuk uji PCR menyebabkan pengawasan pasien positif jadi terhambat. Pada beberapa kasus, pasien yang meninggal karena covid-19 dijemput paksa dan dimakamkan secara normal karena hasilnya RT-PCR terlambat keluar.
Untuk memaksimalkan hal tersebut, Rusli meminta agar segera membuat pelatihan bagi tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit lainnya. Terutama prosedur pengambilan sampel, penginputan di aplikasi NAR dan pengepakan.
“Lakukan pelatihan ibu Kadis. Kemudian pak Sekda SOP-nya segera dibuat. Libatkan pemprov, pemda dan pihak BPOM. Kita buat regulasi terkait proses swab tes ini, kalau perlu tambahkan dengan Pergub. Kita jangan terpaku dengan regulasi yang ada, karena mungkin ada yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Gorontalo,” tegas Rusli.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dr. Yana Suleman menjelaskan pengiriman sampel dari fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) ke BPOM baru bisa dilakukan oleh RS Aloei Saboe, RS Ainun Habibie dan RS Otanaha.
“Bisa kita buat SOP nya seperti itu pak gubernur, asal sesuai mekanisme. Selama ini memang puskesmas – puskesmas ada yang belum paham atau belum bisa menginput data sampel covid-19 melalui aplikasi New-all Record (NAR). Kemudian harus dilakukan pengepakan yang sudah sesuai sehingga sampai di BPOM, petugas di sana sudah tidak lagi memilah dan mengajukan dalam NAR,” terang Yana.
Selain mengevaluasi pengiriman sampel covid-19, dalam rapat terbatas itu Gubernur Rusli menekankan pembayaran untuk insentif tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Ia meminta kepala daerah serius menganggarkan dan membayarkan dari APBD masing-masing. (Adv)
