READ.ID – Fraksi Nasdem Amanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, melakukan walk out saat rapat paripurna, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021, Senin (23/8/2021).
Ketua Fraksi Nasdem Amanat DPRD Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru mengatakan, alasan melakukan walk out tersebut, sebagai bentuk protes terhadap penetapan APBD-P.
“Walk out yang kami lakukan saat rapat paripurna itu, merupakan bentuk protes dari pihak kami berkaitan dengan perubahan APBD 2021,” tuturnya.
Menurut Yuriko, dalam pengelolaan APBD ini, masih terdapat banyak hal yang menjadi perhatian pihak DPRD Provinsi Gorontalo.
Namun, hal itu terkendala dengan berbagai komitmen dan regulasi, yang sebenarnya bukan kendala. Melainkan, dicarikan dalil sebagai sesuatu yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan.
Bahkan, Fraksi Nasdem memandang, pihaknya sulit untuk mendapatkan dokumen penjelasan dari pemerintah.
Yuriko pun meminta, agar pemerintah dalam menggunakan anggaran, harus mendahulukan kepentingan rakyat. Terlebih, ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Olehnya, kami meminta agar penggunaan anggaran ini, harus benar-benar berpihak pada rakyat. Terutama, untuk belanja publik, demi kepentingan masyarakat bersama,” tegas Yuriko.
Misalnya, kata Yuriko, anggaran tersebut untuk peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang saat ini tercatat ada sekitar 29 ribu sedang mengalami keterpurukan.
“Untuk itu, kami inginkan agar pada perubahan APBD ini, akan berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ucap Yuriko.
Disisi lain, pihaknya pun memprotes tingginya belanja modal dalam APBD-P tersebut.
Menurutnya, hal tersebut belum bisa dilakukan karena kondisi daerah saat ini dalam situasi penanganan pandemi Covid-19.
“Sekali lagi, kami akan tetap bersikap tegas, jika rekomendasi ataupun aspirasi yang disampaikan tidak diindahkan, maka pihak Nasdem Amanat akan mengambil sikap untuk walk out setiap rapat paripurna,” tegasnya.
Pihaknya pun menuturkan, tetap menolak adanya pengadaan mobil dinas dan pembelian tanah oleh pemerintah provinsi, dengan alasan bahwa anggaran tersebut sebaiknya berpihak untuk kepentingan rakyat. (Rinto/Read)
