READ.ID – Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gorontalo Utara (Gorut), Sarce Kandou akhirnya angkat bicara menjawab isu yang berkembang terkait isu pegawainya yang mogok kerja sejak Senin (13/9/2021).
Menurut Sarce, dirinya tidak bisa mengatakan bahwa ada yang mogok, sebab kejadiannya pada hari senin beberapa PTT, baik yang jabatannya Operator maupun Administrasi itu tidak masuk kantor karena dengan alasan.
“Di hari senin itu saya masih berpikir para staf honor ada yang kurang sehat, karena ketika saya kirim pesan lewat WhatsApp soal ketidakhadiran, jawaban mereka itu sangat beragam, mulai dari ada anaknya yang sakit, dan lain-lain,” ujar Sarce Kandou saat dikonfirmasi, Rabu (15/9/2021).
Sarce mengatakan, pada senin menjelang sore hari dirinya mendapatkan informasi dari beberapa staf bahwa ternyata ada sebagian PTT yang mogok kerja dan direncakan sejak beberapa hari sebelumnya.
“Dan tidak ada informasi sama sekali kalau mereka akan mogok. Karena bagi saya ketika yang mereka tuntut itu adalah hak. Alangkah eloknya ketika akan mogok baiknya konfirmasikan dulu,” terangnya.
Sehingga tentu dari pimpinan Dukcapil Gorut akan ada upaya-upaya untuk mengantisipasi atau mencari solusi agar tidak harus mogok. Namun yang terjadi justru tidak ada informasi dari awal.
“Nah setelah saya cari tau, melalui diskusi bersama rekan lainnya yang masih bekerja ternyata dasar alasan mereka mogok itu karena soal gaji,” ucapnya.
Terkait hal itu, Sarce menjelaskan, untuk surat keputusan PTT di Dinas Dukcapil ini ada dua kategori, diantaranya bagian administrasi dan juga operator.
“Nah anggaran gaji operator sudah lebih, tetapi gaji administrasi masih kurang. Karena sekarang sistem SIPD, maka setiap mata anggaran atau nomenklatur kegiatan punya mata anggaran sendiri,” tuturnya
Sehingga lanjut Sarce menjelaskan kepada para PTT, untuk bagi operator gajinya jalan terus. Tetapi yang administrasi gajinya hanya sampai pada bulan Mei dan sudah diterima.
Sementara untuk gaji operator bulan Juli dan Agustus yang belum ditagih. Sarce mengaku sudah mengecek ke pihak bendahara dan menerima informasi mereka (Operator) itu ingin adanya kebersamaan. Mereka tidak mau menerima, kalau gaji untuk staf administrasi belum ada.
“Nah ketika yang mereka tuntut adalah gaji administrasi, maka otomatis harus menunggu perubahan. Sementara kepastian perubahan itu tidak ada dalam kewenangan saya dan itu kewenangan badan keuangan yang harus dibahas melalui pihak DPRD,” tukasnya.
Sarce menambahkan, bahkan untuk menutupi agar bisa membantu para staf administrasi yang gajinya hanya sampai pada bulan Mei. Kata dia pihaknya memberikan perjalanan dinas meskipun nilainya tidak sebanding dengan gaji mereka yang dua bulan.
“Tetapi minimal dengan itu mereka ada pemasukan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya dan sampai di situ upaya kita,” tandasnya.
“Tapi yang terjadi justru ketika yang lain mau dibayarkan, mereka tidak mau dan mau nanti secara bersamaan. Lalu saya bisa melakukan apa,” tegasnya.
