READ.ID – DPRD Gorontalo Utara (Gorut), menggelar rapat paripurna usulan penetapan pemberhentian Bupati Indra Yasin yang telah tutup usia pada Kamis (3/3/2022).
Hal ini sebagaimana menindaklanjuti undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 78 tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah, berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
Dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deasy S Datau mengatakan, sesuai perintah undang-undang, DPRD diberi kesempatan selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak kekosongan atau semenjak meninggalnya Bupati.
“Artinya kami harus memanfaatkan waktu yang cukup pendek ini untuk memproses amanat tersebut mulai dari rapat paripurna pengusulan pemberhentian hingga disampaikan ke Gubernur,” ujar Deasy usai melaksanakan rapat paripurna, Selasa (15/3/2022).
Deasy mengakui memang dalam proses pemberhentian Bupati ini terasa berat mengingat almarhum dikenal sosok paling baik, santun dan ramah terhadap siapapun yang dijumpainya. Sosok almarhum sangat menjadi panutan bagi setiap orang.
“Namun memang banyak kewenangan-kewenangan dari Bupati tidak bisa dilakukan sendiri oleh Wakil Bupati maka harus dipercepat karena kita diburuh oleh waktu dan pemerintahan ini harus tetap berjalan,” terangnya.
Sementara itu, terkait dengan kepastian dari pelaksanaan pelantikan bupati pengganti yang diusulkan, lanjut Deasy pihaknya masih menunggu surat dari Kemendagri.
“Semua masih menunggu surat dari Kemendagri, nanti kami DPRD akan mempressure ini secepatnya dan yang paling penting sesuai dengan regulasi,” tandasnya.
