READ.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendatangi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), guna melakukan koordinasi terkait tunjangan guru non sertifikasi.
Mengingat, guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Gorontalo, sejak tahun lalu sampai bulan April tahun ini, tunjangan tambahan penghasilan belum cair.
Sekretaris Komisi IV La Ode Haimudin mengemukakan, adapun alasan penyebab tunjangan penghasilan tersebut belum terbayarkan, disebabkan oleh dana yang berasal dari Kementerian Pendidikan masih belum mencukupi.
Untuk itu, kata La Ode, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, menyangkut masalah ini tentang manajemen pengelolaan tunjangan tambahan, sampai tertunda setahun dan membawa data-data dari Gorontalo
Adapun masalah lain, yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, adalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari Guru juga belum menerima selama tiga bulan.
Yakni, dengan besaran TKD senilai Rp1.000.000 per bulan, namun terkendala pula oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur.
“Sehingga, kami meminta SK tersebut segera direvisi, sehingga para guru ini segera menikmati sebelum lebaran”, terang La Ode.
Terpisah, Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Wahyudin A Katili menjelaskan, menyangkut keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan bagi guru-guru non sertifikasi, dikarenakan tekornya anggaran tersebut.
Menurut Wahyudin, anggaran tambahan penghasilan non sertifikasi tahun 2019 belum mencukupi akibat bertambahnya kuota penerima.
Namun, pemerintaah pusat meminta untuk menyurat kembali. Akan tetapi tahun 2021 pun tidak terealisasi dengan alasan karena kurangnya anggaran.
“Olehnya, hal ini menjadi suatu dilema bagi kami, memang tahun ini sudah ada anggaran dan informasi dari Kementerian Pendidikan kami diminta untuk membayarkan tambahan penghasilan bagi PPPK”, pungkasnya.
(Rinto/Read)
