READ.ID – Fraksi Partai Gerinda DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti adanya kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, yang dinilai telah melakukan penelantaran terhadap sembilan putra terbaik Gorontalo yang sedang studi di President University.
Kepada awak media, Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPRD Provinsi Sulyanto Pateda meminta Pj. Gubernur Hamka Hendra Noer agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda Provinsi Gorontalo, sehingga dapat membantu dan menyelamatkan nasib ke-9 putra tersebut.
Menurut Sulyanto Pateda, dari pengakuan para mahasiswa ini, pemerintah provinsi melalui Sekda Provinsi Gorontalo dinilai tidak mampu, bahkan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil, serta menyampingkan persoalan kelanjutan beasiswa kepada 9 orang mahasiswa yang kuliah di President University.
Padahal, kata Sulyanto, beasiswa tersebut sudah berlangsung dari zaman Rusli Habibie.
Lebih lanjut, Sulyanto berkata, hal ini pun dipicu oleh tidak jelasnya nasib sembilan anak tersebut. Sehingga, pihaknya menilai, jika anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Nah, para mahasiswa ini harus mengadu kemana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka”, tutur Sulyanto.
Dirinya menambahkan, terkait masalah ini, dari pihak mereka sedang mengkaji untuk menyelesaikan ini melalui jalur hukum.
“Tentunya, secara materiil dan non-materiil, psikologis dan mental dari anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini, sehingga kami saat ini sedang melakukan kajian, apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan”, tegas Sulyanto.
Mengingat, kata Sulyanto, pada zaman Pemilu 2019 yang lalu, Gubernur Rusli Habibie menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di situ, karena kampus tersebut termasuk yang terbaik di Indonesia.
“Sembilan anak Gorontalo saja yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo”, tambahnya.
Selama ini, kata mahasiswa tersebut, pemberian beasiswa itu lancar-lancar saja, namun sayangnya di awal tahun 2022, beasiswa tersebut kini ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, dan tidak lagi ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.
“Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi 9 mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti”, ujar Sulyanto.
Sementara, menagih ke orang tua mahasiswa sendiri, mereka tidak sanggup.
“Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra, jika Pemprov Gorontalo sendiri, hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya”, jelasnya lagi.
Dari pengakuan salah satu mahasiswa, ada pula orang tua yang sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, untuk membiayai kuliah mereka, namun tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus.
“Sebagian orang tua mahasiswa pun bahkan sudah pasrah, apabila anaknya di drop-out dari President University karena tidak lunas membayar, maka itu dianggap sudah takdir dan sang anak akan dikuliahkan lagi di Gorontalo dari nol”, katanya.
Sekarang para putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta. Kita berharap mereka jangan sampai di-DO dari kampus, sebab mereka sudah ditahap membuat skripsi.
Sulyanto juga menyebut, bila keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada pemprov, dan pihak DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak Pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.
Sementara Penjabat Gubernur tinggal membutuhkan telaah teknis untuk memperpanjang MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) demi menyelamatkan nasib 9 putra tersebut.
Tetapi dari level Sekda terdengar hanya bayar SPP saja, tidak tangani dana lainnya.
“Kami khawatir, masalah ini jadi politis karena sudah mendekati Pemilu. Pak Penjagub perlu segera mengganti Sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum”, terangnya.
Olehnya, melihat sikap pemerintah provinsi yang acuh dan tidak peduli terhadap mahasiswa, maka selaku ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, pihaknya mendesak agar pemerintah provinsi, untuk menyelesaikan masalah ini.
Pihaknya berpendapat, jika hal ini tidak segera ditangani, maka sebagai wakil rakyat pihaknya merekomendasikan kepada penjabat Gubernur, agar segera melakukan evaluasi, dan bila perlu segera menggantinya dengan pejabat yang berkompoten.
“Kami anggap, jika Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj Gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini”, pungkasnya.
