READ.ID- Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Lukman Kasim menyampaikan, jika hampir semua daerah di seluruh Indonesia mengalami kekuarangan guru. Hal serupa terjadi juga di Kota Gorontalo dimana semua satuan pendidikan TK/SD/SMP mengalami kekurangan guru yang secara keseluruhan berjumlah 654 orang.
Dikatakan Lukman Kasim, semua daerah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan merekrut tenaga honor yang di biayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kab/Kota, disamping Pemerintah Pusat sejak tahun 2020 hadir dengan kebijakannya merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Lukman Kasim, adanya kebijakan rekrutmen PPPK ini, sangat membantu daerah dalam mengurangi jumlah tenaga honor yang di biayai melalui APBD karena formasi PPPK dananya bersumber dari APBN.
Lukman Kasim juga menyebutkan, untuk Kota Gorontalo sendiri, terdapat beberapa jenis tenaga honor yang dibiayai melalui APBD yaitu Honor Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) yang jumlahnya sebanyak 64 orang,
Honor Guru Agama 27 orang, Honor Guru PAUD 227 orang dan Honor Guru Mulok sebanyak 48 orang.
Selain tenaga honor yang berjumlah 336 orang, ada juga tenaga honor lain yang di biayai oleh pihak sekolah yang dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kurang lebih berjumlah 318 orang yang terdri dari honor Guru kelas di SD dan Guru Mata Pelajaran di SMP.
“Bahkan, para tenaga honor yang di biayai melalui APBD Kota Gorontalo rata-rata menerima insentif sebesar Rp. 1.000.000 per bulan, sedangkan tenaga honor yang di biayai melalui dana BOS disesuaikan dengan kemampuan anggaran BOS di masing-masing sekolah”, tegas Lukman Kasim.
Pihaknya, pun menepis adanya sinyalemen yang menyatakan bahwa guru di Kota Gorontalo menjerit, hal itu sangat mustahil dan jauh dari realitas yang ada. Selama ini Pemerintah Kota memiliki komitmen kuat, bukan saja mengatasi adanya kekurangan guru, tetapi juga berkomitmen dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru dengan menyediakan anggaran melalui APBD.
Meskipun begitu, kata Lukman Kasim, Pemkot menyadari bahwa insentif guru honor tersebut, masih perlu untuk ditingkatkan dengan memperhatikan kemamampuan keuangan daerah yang tersedia.
Namun demikian, lahirnya sinyalemen yang diakibatkan oleh belum terbayarnya insentif tenaga honor di akhir bulan Desember 2022, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: (1) Insentif untuk Guru Mulok sebanyak 48 orang sudah terbayarkan pada posisi akhir Desember 2022. (2) Insentif Guru PAUD, PJOK dan Agama yang belum terbayarkan di posisi akhir bulan Desember 2022 lebih disebabkan oleh adanya perbaikan system penatausahaan keuangan.
Yaitu dengan sistem pembayarannya memperhatikan penanggalan SPP/SPM dan SP2D untuk menghindari kekeliruan penanggalan dan penatausahaan keuangan dengan masa akhir kerja dari para tenaga honor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Sehingga itu pihak Dinas Pendidikan Kota menempuh langkah untuk mengalihkan pembayaran insentif ini ke bulan Januari 2023 setelah semua system pengelolaan keuangan daerah telah siap melayanani semua kebutuhan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sudah melalui proses revieu Inspektorat atas semua jenis anggaran belanja yang tertunda sampai bulan Januari 2023.
Lukman Kasim juga menambahkan, selain insentif dari para tenaga honor ini, terdapat pula pembayaran Tambahan Penghasilan (TAMSIL) yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Di Kota Gorontalo terdapat sejumlah 235 orang yang menerima TAMSIL sebesar Rp. 250.000 per bulan yang diterimakan setiap triwulan dan diperuntukkan bagi guru PNS TK/SD/SMP Non-Sertifikasi”, ucap Lukman Kasim.
Sementara itu, di akhir bulan Desember 2022, posisi pembayaran TAMSIL tertunda, dan untuk itu disampaikan penjelasan, sebagai berikut: (1) Data penerima TAMSIL tahun 2021 sebanyak 112 orang yang dananya sudah tersedia sampai dengan akhir tahun 2022. Data ini mengalami perubahan dimana tahun 2022 bertambah menjadi 235 orang yang berasal dari PPPK berjumlah 5 orang dan CPNS 118 orang, sehingga terdapat selisih data penerima sebanyak 123 orang.
Disisi lain pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sampai dengan pertengahan tahun 2022 baru menyiapkan anggaran TAMSIL hanya untuk 112 orang sementara tambahan calon penerima sebanyak 123 orang belum tersedia sampai dengan pertengahan tahun 2022.
Dana tambahan TAMSIL untuk 123 orang baru masuk dan dapat diketahui setelah APBD Perubahan disahkan sehingga belum sempat ditatausahakan pada APBD Perubahan. (2) Mengingat besarnya selisih jumlah penerima dana TAMSIL yaitu sebanyak 123 orang, maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota menempuh langkah untuk meluncurkan anggaran ini ke bulan Januari 2023 agar semua calon penerima dana TAMSIL dapat dilayani dengan baik, merata dan berkeadilan agar tidak terjadi diskriminasi pelayanan.
Lukman Kasim pun menyatakan, jika pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat menghargai pelaksanaan tugas dan jerih payah dari para guru utamanya tenaga honor yang telah bersungguh-sungguh bekerja mengabdikan dirinya untuk kemajuan pendidikan di daerah ini.
“Tentunya, pemkot meyakini bahwa para guru selaku tenaga pendidik dapat memahami situasi ini dengan baik dan tentunya tanggung jawab sebagai guru harus tetap dikedepankan demi keberlangsungan Pendidikan di semua satuan Pendidikan”, terang Lukman Kasim.
Pada prinsipnya Pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota akan terus berkomitmen dan berupaya memberi perhatian dan menyahuti dengan baik atas apa yang menjadi aspirasi dari para guru.
“Semoga kita semua terus diberikan kekuatan dan perlindungan dalam mengemban misi yang sangat mulia ini”, pungkasnya. (Rinto/Read)
