READ.ID– Terselenggaranya pemilu yang aman, damai, harmonis, tenang, langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil, tentu harus dapat diupayakan melalui pendidikan politik, edukasi dan sosialisasi terkait tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Gorontalo Marten Taha saat membuka kegiatan seminar etika budaya dan politik, Jumat (15/9/2023).
Dikatakan Wali Kota Marten Taha, adapun materi seminar tentang pendidikan politik kali ini, akan diberikan dari sudut pandang akademi dan pemerintah.
Pun kata Wali Kota, untuk mewujudkan pemilu yang tertib, jurdil, dan luber ini, maka akan dipengaruhi oleh berbagai pendapat dan sudut pandang semua kalangan. Baik dari parpol maupun masyarakat umum lainnya.
“Nah, dalam konteks etika politik membutuhkan rambu-rambu yang jelas, terutama secara akademi seperti apa, dan secara administratif dan regulatif pemerintah seperti apa”, ungkap Marten Taha.
Menurut Wali Kota, seminar ini merupakan moment bagi semua pihak, untuk memperat tali silaturahim dan menambah pengetahuan, tentang pelaksanaan pemilu.
“Juga, peran kita dalam mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024”, ujar Marten Taha, di seminar yang mengusung tema pendidikan pokitik bagi peserta politik dan organisasi kemasyarakatan, dalam menciptkan pemilu 2024, yang demokratis dan damai.
Lebih lanjut, Marten Taha menyatakan, jika di Indonesia, pesta demokrasi dilaksanakan selama lima tahun sekali.
“Dan untuk tahun 2024, sangatlah berbeda dengan pemilu yang dilaksanakan pada pemilu-pemilu sebelumnya”, tegas Wali Kota.
Melihat pelaksanaan pemilu tersebut, Marten Taha pun menegaskan bahwa masyarakat dituntut untuk cerdas dalam melakukan dan menentukan pilihan-pilihan terhadap wakil rakyat. Baik DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, serta Gubernur.
“Olehnya, dibutuhkan pendidikan politik bagi masyarakat”, paparnya.
Marten Taha menambahkan, seminar ini juga adalah bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga menumbuhkan kedewasaan politik.
“Tentu, hal ini harus dilakukan terus-menerus, baik secara mandiri, kelompok-kelompok, diskusi, ataupun sosialisasi”, kata Wali Kota.
Pihaknya menilai, dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam memilih, akan mencerminkan tingkat pemahaman politik yang baik, sekaligus kuatnya legalisasi pemilu.
“Jadi, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, menunjukkan semakin tinggi juga kedewasaan dan pemahaman politik”, pungkasnya.
(Rinto/Read)
