READ.ID — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo diduga “menyandera” pemerintah daerah demi memaksakan anggaran tambahan untuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Drama ini terjadi saat pembahasan APBD Perubahan, di mana para wakil rakyat menuntut penambahan alokasi dana Pokir.
Namun, tidak semua anggota DPRD setuju dengan langkah tersebut. Salah satu yang menolak terlibat adalah Ghalieb Lahidjun, politikus muda dari Partai Golkar.
Ia secara tegas menolak ikut dalam perilaku yang dinilai sebagian kalangan sebagai “bermain pece” atau “recehan”.
Ghalieb menyatakan, dirinya tidak tertarik dengan cara-cara yang dapat menghambat program-program prioritas pemerintah.
Sikap Ghalieb ini menuai pujian dari berbagai pihak. Sejak awal masa jabatannya, Ghalieb dikenal sebagai sosok yang fokus pada kepentingan rakyat, terutama dalam mendukung program kepemudaan. Ia berjuang agar anggaran untuk sektor ini diprioritaskan, yang terbukti ikut andil dalam kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda di Gorontalo.
Ghalieb berpandangan bahwa tugas dewan seharusnya adalah mendukung dan mengawal program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukan sebaliknya.
Sikapnya ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan sesama anggota DPRD Provinsi Gorontalo agar lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
