READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-115, Selasa (17/11/2026).
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menjelaskan APBD 2027 mencatatkan pendapatan daerah sekitar Rp1,56 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,5 triliun.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi potensi iuran pertambangan rakyat.
Gusnar mengatakan, pemerintah provinsi siap melaksanakan APBD 2027 dengan mempersiapkan proses administrasi dan pengadaan barang dan jasa sejak dini, agar program pembangunan dapat mulai berjalan pada awal tahun.
“Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajaran eksekutif siap untuk melaksanakan APBD 2027. Kami akan segera mempersiapkan proses administrasi, termasuk pengadaan barang dan jasa, sehingga mudah-mudahan awal Januari semua sudah bisa terlaksana sesuai prosedur dan regulasi,” kata Gusnar.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada dua izin pertambangan rakyat yang diterbitkan, sementara tiga izin lainnya masih dalam proses finalisasi.
Optimalisasi sektor pertambangan rakyat tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong aktivitas pertambangan yang lebih tertata dan terkendali.
Selain itu, Gusnar turut menyoroti potensi peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari royalti pertambangan. Menurutnya, potensi tersebut perlu ditelusuri bersama DPRD, khususnya berkaitan dengan hasil produksi emas PT Pani Gold yang belum seluruhnya terjual.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta DBH yang diterima daerah.
“Ada potensi tambahan dana bagi hasil yang perlu kita telusuri bersama anggota DPRD. Optimisme ini akan terus kita bangun agar bisa menambah kemampuan daerah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui anggota dewan,” ujarnya.
Gusnar juga meminta DPRD Provinsi Gorontalo terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD 2027, sehingga penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan program pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.











