READ.ID – Anggota Banggar DPRD Gorontalo Utara Ariyati Polapa menyoroti pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) terhadap anggaran BPJS Kesehatan bagi aparatur desa.
Ariyati mengatakan, terungkap anggaran BPJS yang telah ditetapkan selama setahun oleh DPRD ternyata digeser oleh Dinas Pemdes yang mengakibatkan para aparatur desa tidak terlayani.
“Kita sudah anggarkan ini selama satu tahun, kemudian kemarin pembahasan awal di Banggar, itu digeser sehingga yang tersisa itu hanya 300 jutaan kalau tidak salah” ungkapnya.
Menurut Ariyati, diawal itu sudah dianggarkan 1,7 itu, tetapi kemudian yang berproses hanya 300 juta, yang lain sudah di geser untuk pendamping ceria, sebagaimana penjelasan yang diterima.
“Makanya kita warning ke Pemdes sabagai OPD tempat mangkal aparat desa yang bermasalah di BPJS ini” tegasnya.
Ariyati mengaku, pihaknya kaget dengan persoalan ini akibat dari pergeseran sepihak yang dilakukan oleh OPD tanpa melalui prosedur.
“Karena buktinya seperti ini BPJS ini, kan ini kita kaget juga sampai Sekretaris Daerah menyebutkan ada OPD yang nakal, dan itu merupakan indikator bahwa beliau sudah marah,” ucapnya
Namun demikian, pada prinsipnya DPRD sedang berupaya hebat, pergeseran ini tidak terakomodir semuanya.
“Artinya sementara dicarikan solusi untuk dapat BPJS terlayani. Karena memang sudah disiapkan anggarannya” tandasnya.
