READ.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan pengangkutan 40,6 ton batu hitam yang disamarkan sebagai kemiri.
Perkembangan penyidikan tersebut disampaikan Direktur Polairud Polda Gorontalo, Kombes Pol. Devy Firmansyah, Sdalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Devy menjelaskan, penetapan empat tersangka baru dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah. Keempatnya masing-masing berinisial MM, ARM, SM, dan FO. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan AIJ sebagai tersangka.
“berdasarkan dari hasil penyidikan, penyidik sudah memperoleh dua alat bukti yang sah. Dengan tersangka berinisial AIJ, dengan ketambahan empat tersangka yaitu MM, ARM, SM, FO selaku pemilik perusahaan pelayaran,” ujar Devy.
Dalam perkara ini, AIJ diduga merupakan pemilik material batu hitam yang memerintahkan MM untuk memalsukan data manifes kapal dengan mencantumkan muatan sebagai kemiri, meskipun faktanya merupakan batu hitam.
“AIJ ini selaku pihak pemilik material batu hitam dan memerintahkan tersangka dengan inisial MM untuk memalsukan data manifes kemiri, dengan fakta batu hitam di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, ARM diduga berperan sebagai sopir yang membantu mengangkut material batu hitam menuju Pelabuhan Anggrek. SM juga diduga membantu proses pengangkutan maupun manipulasi dokumen yang mencantumkan muatan sebagai kemiri.
Adapun FO disebut sebagai pihak dari perusahaan pelayaran PT BKA.
Terkait penahanan, Devy menyampaikan bahwa tiga tersangka telah ditahan oleh penyidik. Sementara FO belum menjalani penahanan di rumah tahanan karena kondisi kesehatannya.
“Saudari FO saat ini sudah kita bantarkan mengingat yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Saat ini sudah berada di rumah sakit dan dikawal oleh personel kami,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) dan/atau Pasal 391 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 KUHP, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.











