READ.ID – Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan lokal sebagai salah satu strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dorongan tersebut merupakan salah satu rekomendasi hasil riset yang dipaparkan BI dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) 2026, Kamis (12/11/2026).
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ciptoning Suryo Condro, mengatakan riset tersebut merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam memberikan rekomendasi dan asesmen kepada pemerintah daerah, khususnya terkait pengembangan ekonomi daerah.
Dalam penelitian pertama yang dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta ICI Provinsi Gorontalo, BI mengkaji pentingnya arah hilirisasi agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
“Peran pemerintah sangat besar, khususnya agar kebijakan yang nanti disusun dapat mendukung terciptanya hilirisasi, bukan justru menghambat hilirisasi di daerah,” ungkap Ciptoning.
Ia menilai, Gorontalo memiliki sejumlah potensi komoditas lokal yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi. Salah satu yang dinilai paling memungkinkan adalah kelapa.
Menurutnya, kelapa merupakan komoditas yang secara historis telah lama dikenal sebagai salah satu potensi unggulan Gorontalo. Namun, pengembangannya dinilai belum mendapatkan perhatian optimal.
“Gorontalo ini hilirisasi yang paling memungkinkan, misalnya salah satunya itu kelapa. Secara historis sudah terkenal dari dulu terkait kelapa, tetapi sekarang seolah-olah tidak terlalu diperhatikan,” ujarnya.
Ciptoning menilai, pengembangan hilirisasi tidak cukup hanya berorientasi pada kebijakan pragmatis. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mampu mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah.
Dengan hilirisasi yang berjalan baik, potensi ekonomi daerah dapat berkembang lebih besar, sekaligus menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain hilirisasi, BI juga memaparkan hasil penelitian kedua terkait sejumlah model pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dapat diterapkan sesuai potensi masing-masing desa.
Ciptoning menjelaskan, selama ini KDKMP cenderung dipahami hanya sebagai toko kelontong. Padahal, koperasi tersebut memiliki peluang untuk menjalankan fungsi yang lebih strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“KDKMP ini bisa punya peran lain yang cukup strategis dan bisa membantu masyarakat secara lebih luas dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melihat dan menindaklanjuti berbagai model pengembangan KDKMP yang telah dipaparkan BI agar penerapannya tidak terbatas pada aktivitas perdagangan, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi ekonomi desa.
Ciptoning menegaskan, posisi BI dalam penelitian tersebut adalah memberikan asesmen dan masukan kepada pemerintah daerah. Karena itu, tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah.
“Kami hanya memberikan asesmen dan masukan. Harapan kami pemerintah daerah dapat menindaklanjuti dan mampu mendukung adanya hilirisasi ini,” pungkasnya.
