READ.ID – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti kasus viralnya video anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, yang melontarkan pernyataan kontroversial soal “merampok” dan “memiskinkan negara”.
Anggota BK DPRD, Umar Karim, menegaskan pihaknya memahami keresahan publik atas beredarnya video tersebut. Karena itu, BK menggunakan mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2018.
“Kasus ini akan segera masuk dalam pembahasan BK dan akan dipercepat penyelesaiannya, mengingat keresahan publik yang ditimbulkan,” jelas Umar dalam konferensi pers, Jumat (19/09).
Data sementara yang di kantongi akan dirapatkan secara internal dan dibawa ke persidangan BK untuk diputuskan. Ada kemungkinan sanksi berat dan berpotensi dipecat, tergantung hasil persidangan.
Selain itu, BK juga berencana melakukan cross-check melalui Komisi I terkait perjalanan dinas Wahyudin ke Makassar pada Juni 2025, yang disebut sebagai momen saat video tersebut direkam.
“Hasil BAP juga akan menjadi dasar dalam persidangan,” tegas Umar.
Sementara Wahyudin disebut membantah isi keseluruhan video, meski pernyataan kontroversialnya terekam jelas. Adapun isu perselingkuhan yang turut menyeret namanya, tidak diakui secara langsung oleh yang bersangkutan.
BK juga membuka kemungkinan akan memanggil perempuan yang merekam video itu untuk dimintai keterangan tambahan.
“Kami minta masyarakat memberi kesempatan kepada BK untuk mengusut tuntas masalah ini sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkas Umar.
