READ.ID,- Proses seleksi pejabat publik kembali menjadi sorotan nasional, kali ini terkait dengan lolosnya salah satu calon Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Gorontalo yang diduga memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Isu ini memunculkan kekhawatiran publik akan pentingnya integritas ideologis dalam jabatan strategis pemerintahan daerah.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Prof. Irfan Idris, M.A., menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal seleksi jabatan publik. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pejabat publik memiliki komitmen kuat terhadap ideologi negara.
“BNPT diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Salah satu pendekatan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat,” ujar Prof. Irfan Idris.
BNPT, lanjutnya, tidak bekerja sendiri. Di tingkat daerah, BNPT menggandeng Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk memberikan masukan dan memastikan proses seleksi berjalan dengan prinsip kehati-hatian, terutama dalam mendeteksi potensi infiltrasi paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.
Ketua FKPT Provinsi Gorontalo, Dr. Funco Tanipu, M.A., menekankan bahwa isu HTI bukan sekadar wacana lama, melainkan realitas yang perlu dihadapi dengan serius. Gorontalo, kata Funco, merupakan salah satu daerah dengan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) yang tinggi, bahkan berada di posisi kedua tertinggi se-Sulawesi.
“Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan riset yang mendalam dan pendekatan yang komprehensif. Hanya dengan data yang kuat kita bisa memahami bagaimana radikalisme menyebar dan diterima oleh sebagian masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, FKPT akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, LSM, hingga tokoh agama dan adat. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat upaya preventif dalam menghadang masuknya ideologi yang bertentangan dengan dasar negara.
“Pencegahan radikalisme tidak cukup hanya dengan narasi, tetapi harus berbasis data, kebijakan yang tepat, serta partisipasi lintas sektor,” pungkas Funco.*****
