READ.ID– Legislator Dapil II Provinsi Lampung, A Junaidi Auly mempertanyakan alasan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada saat kasus postif wabah virus Corona (Covid-19) belum benar-benar turun drastis.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI tersebut, wacana relaksasi PSBB oleh pemerintahan Jokowi disinyalir terkait dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan realisasi angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 jauh dari prediksi pemerintah.
“Sebelumya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh di sekitaran 4,5 persen, Nyatanya, keyakinan Sri Mulyani nyatanya terkontraksi 2,41 persen secara kuartalan. Itu artinya pertumbuhan anjlok, hanya tumbuh 2,97 persen,” kata Junaidi di sela-sela reses di Lampung, Selasa (19/5).
Junaidi menjelaskan, seharusnya pemerintah sejak awal harus menyadari sehingga tidak panik seperti sekarang, karena menurut dia pemerintah selama ini lamban dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, sehingga ekonomi terus bertopang pada konsumsi rumah tangga.
“Begitu daya beli jatuh seperti sekarang, konsumsi terpangkas yang berefek berkurangnya permintaan barang dan jasa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun meningkat akibat industri terdampak,” ungkap laki-laki berbintang Gemini 26 Juni 1063 tersebut.
Paniknya pemerintahan Jokowi dalam penangangan virus Corona, lanjut Junaidi, tercermin dalam bongkar pasang beberapa kebijakan. Misalnya, terkait larangan mudik, buka tutup bandara, pembatasan usia bekerja, wacana relaksasi PSBB. “Masyarakat menjadi bingung dengan pernyataan para pejabat yang tidak sinkron satu sama lain,” kata Junaidi.
Wacana legislator yang membidangi perbankan, keuangan dan pembangunan tersebut, relaksasi PSBB dilakukan setelah memburuknya indikator ekonomi makro Indonesia. Dan, hal tersebut mencerminkan ketidaksabaran pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona.
Dikatakan Junaidi, seharus Pemerintah harus berpikir jernih. “Selama pemerintah tidak tegas dan inkonsisten dalam menyelesaikan permasalahan darurat kesehatan ini, maka memperbaiki ekonomi pun akan sulit,” demikian Junaido Auly.
