READ.ID – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, meminta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap program strategis nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Thariq dalam rapat paripurna DPRD Gorontalo Utara terkait penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin 28/09/2026.
Menurutnya, sinkronisasi antara program pemerintah daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, kebijakan pemerintah pusat, serta evaluasi kinerja daerah menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Gorontalo Utara ke depan.
Thariq mencontohkan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah pusat. Ia menyebut, salah satu persyaratan untuk merealisasikan program tersebut adalah tersedianya lahan sekitar lima hektare.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD mulai memprioritaskan penganggaran untuk pembebasan lahan tersebut. Menurutnya, dukungan terhadap program nasional juga berkaitan dengan penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kalau kita tidak menganggarkan pembebasan lahan, berarti pemerintah daerah tidak mendukung program nasional. Kalau program nasional tidak kita dukung, pemerintah pusat akan memberi catatan terhadap pemerintah daerah,” ujar Thariq dalam penyampaiannya.
Selain Sekolah Rakyat, Thariq menyoroti pentingnya memperkuat anggaran ketahanan pangan. Ia menyebut, kondisi musim kering perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ketersediaan pangan dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengungkapkan, saat ini masih tersedia cadangan pangan sekitar empat ton untuk penanganan masyarakat, sementara pengadaan tambahan juga masih dalam proses.
Menurut Thariq, peningkatan anggaran ketahanan pangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetapi juga menjadi bagian dari indikator penilaian kinerja pemerintah daerah.
“Ketika anggaran ketahanan pangan kita naik, supply kepada masyarakat miskin terjaga. Di sisi lain, ketika kita dinilai, skor kita dalam penilaian kinerja kepala daerah juga akan meningkat,” jelasnya.
Thariq juga meminta perhatian terhadap indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut nilai MCP Gorontalo Utara masih berada di kisaran 75, namun sejumlah aspek masih perlu diperbaiki, termasuk dukungan terhadap Inspektorat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia berharap jajaran OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hanya menyusun program berdasarkan kebutuhan anggaran, tetapi juga menyiapkan data dan argumentasi strategis yang dapat memperkuat posisi daerah dalam penilaian pemerintah pusat.
“Kalau skor kita tinggi, itu juga menjadi indikator bagi pemerintah pusat untuk memberikan tambahan apresiasi bagi daerah, termasuk tambahan dana transfer di luar skema yang sudah baku,” katanya.
Thariq menegaskan, strategi tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan APBD 2027, mengingat kemampuan fiskal Gorontalo Utara masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Ia pun meminta OPD, TAPD, dan DPRD membangun kolaborasi dalam memastikan program daerah tetap menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan kebijakan nasional.
“Bagaimana mempertemukan RPJMD yang ada visi-visinya, peran DPRD melalui pokok-pokok pikiran, program pemerintah pusat, serta evaluasi yang diberikan pemerintah pusat,” tandasnya.
