READ.ID– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr H Mulyanto mengaku geram dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan beredarnya berita temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang Pemerintah menggelontorkan dana hampir Rp 1 triliun untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer.
Soalnya, papar Mulyanto dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Read.id, Jumat (21/8) malam, ada anggaran untuk membayar jasa influenzer dengan jumlah sangat besar, sementara dana untuk lembaga riset guna menyiapkan vaksin virus Corona (Covid-19) hanya disediakan sekitar Rp 5 miliar.
Padahal hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19. “Pemerintah lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influenzer,” tegas Mulyanto.
Karena itu, anggota Komisi VII DPR RI tersebut mendesak Pemerintah untuk lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid 19.
Untuk itu, wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut meminta Pemerintah lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin Covid-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai.
Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, Pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin.
Saat pidato pada Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8) menyampaikan, mengalokasikan anggaran Rp 25 triliun dari APBN 2021 untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan terkait penanganan Covid-19.
“Dengan asumsi harga vaksin 5-10 USD per dosis untuk 170 juta dosis.
Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin hanya Rp 5 miliar, sungguh seperti bumi dan langit,” sindir Mulyanto.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri&Pembangunan itu, ketimbang membelanjakan anggaran untuk mengimpor vaksin, sebaiknya anggaran yang besar itu dipakai membiayai riset vaksin Merah Putih ini secara lebih serius. Harapannya, dengan anggaran yang cukup itu vaksin buatan anak bangsa ini dapat lebih cepat beredar ke pasar.
Mulyanto mengaku prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti. Di satu sisi peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin Covid-19 tetapi pada sisi lain, Pemerintahan Jokowi tidak menyediakan anggaram yang cukup.
Mulyanto menceritakan, dalam salah satu kesempatan rapat dengar pendapat, Kepala LBM Eijkmen bilang, anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil. Ibarat kran air, yang keluar hanya tetesan.
“Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi Negara pembuat. Kalau mau, kita bisa,” demikian Dr H Mulyanto.
