READ.ID – Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Deisy S. Datau mengingatkan pihak Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk dapat meneliti dengan benar kelengkapan dokumen dan administrasi dari CPNS dan PPPK.
Menurutnya, pihak BKPP perlu memperhatikan secara maksimal terhadap proses lanjutan setelah terbit SK baik untuk CPNS maupun PPPK tersebut.
“Dalam artian, kelengkapan dokumen dan administrasinya itu harus dapat diperhatikan dengan maksimal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” kata Deisy.
Hal ini kata Deisy sama dengan sebagaimana diharapkan oleh Plt Bupati Gorut Thariq Modanggu yang dimaksudkan agar tidak terjadi pembayaran ganda sebab nantinya akan merugikan daerah dan juga tentunya yang bersangkutan.
“Jika ini terjadi maka akan ada konsekuensi yang harus diterima terutama mereka yang menerima pembayaran ganda tersebut,” jelasnya.
Tidak hanya itu saja, terhadap jabatan lainnya juga harus diteliti dengan benar, jangan sampai CPNS dan PPPK masih memegang jabatan lain yang tidak dibenarkan oleh aturan dan ketentuan yang berlaku.
Srikandi PDIP tersebut juga berharap kepada aparatur negara yang beru tersebut untuk dapat bekerja dengan sepenuh hati dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
“Bekerja dengan ikhlas dan sesuai dengan tupoksi yang diberikan dan yang paling penting adalah patuh dan loyal terhadap perintah atasan,” tandasnya.
