READ.ID – Aksi demonstrasi Jilid II Oleh Aliansi Mahasiswa Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo berakhir ricuh.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Jenderal Lapangan, Sandi Idris, mengatakan penetapan status bencana nasional untuk karhutla menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa karena kebakaran lahan marak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Gorontalo.
“Bisa kita lihat juga beberapa titik di Indonesia, khususnya Gorontalo, itu maraknya terjadi kebakaran lahan. Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, untuk menetapkan bencana kebakaran hutan menjadi bencana nasional,” ujar Sandi, Kamis 22 Oktober 2026
Sementara itu, Wakil Jenderal Lapangan, Diki Modanggu, menyoroti persoalan kelangkaan BBM yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah.
Menurut Diki, mahasiswa menduga kondisi tersebut berkaitan dengan pemangkasan anggaran BBM bersubsidi yang dialihkan untuk program pemerintah lainnya.
“Dari data yang kami temukan bahwa ada pemangkasan anggaran,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta kehadiran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk merespons tuntutan mereka. Namun, sejumlah pejabat yang diharapkan hadir tidak kunjung menemui massa aksi.
Sandi mengatakan situasi kemudian sempat ricuh hingga terjadi bentrokan antara massa mahasiswa dan aparat kepolisian. Ia mengaku mengalami pemukulan saat diamankan bersama rekannya.
Ia menegaskan, Aliansi Merah Maron akan melaporkan dugaan tindakan represif tersebut dan melanjutkan perjuangan hingga tuntutan mereka mendapat respons dari pihak berwenang.
