READ.ID – Membangun desa dalam berbagai bentuk inovasi dapat berkontribusi positif bagi kehidupan perempuan dan anak.
Karena itu Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak melakukan kolaborasi dengan organisasi PKK, Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Puspaga terus berupaya menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Upaya yang dilakukan misalnya, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui komitmen Bersama dalam pengembangan kabupaten Gorontalo layak anak di desa/kelurahan. dan kecamatan, salah satunya melalui peran sahabat perempuan dan anak (SAPA).
Hal ini disampaikan Ketua Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kabupaten Gorontalo Prof. Fory Armin Naway, Rabu (01/11/2023).
Ia menambahkan, dalam rangka mewujudkan Kabupaten layak anak, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melaunching secara serentak Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
“Menindaklanjuti itu, dari 205 desa/kelurahan sudah ada beberapa desa yang persiapan untuk membentuk DRPPA di tingkat desa masing-masing,” ungkap Fory Armin Naway.
Fory Armin Naway menjelaskan, Desa ramah anak dan peduli anak adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesdia.
“Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak nantinya, pertama, memberikan raaman dan nyaman bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak. Kedua, memenuhi hak atas lindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, ketiga, menyediakan sarana dan prasarana public yang ramah perempuan dan anak serta kelompok rentan (lansia,disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui dan lain-lain,” jelas Fory Armin Naway.
Ketua TP-PKK Kabupaten Gorontalo itu mengatakan, strategis Desa ramah perempuan dan peduli anak dilakukan melalui beberapa konsep. Antara lain,kaderisasi, pengorganisasian dan pengembangan kapasitas, penguatan tata Kelola pemerintahan desa, penguatan tata Kelola pembangunan desa, penerapan Kerjasama antar pihak serta percontohan model Desa RPPA.
