READ.ID – Ribuan buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BPJS, Kamis (17/2/222).
Demo yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu, menyuarakan dua tuntuatan yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), dan copot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Upaya pengamanan lalu lintas, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema situasional.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., menjelaskan, pengamanan lalin di sekitar lokasi aksi masih menunggu perkembangan di lapangan.
“Pengalihan lalin bersifat situasional,” jelasnya.
Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., mengucapkan bahwa, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di lokasi aksi demo buruh. Untuk pengalihan lalu lintas di sekitar Kantor Kemnaker yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, pihaknya akan memantau perkembangan di lapangan.
Untuk pengamanan arus lalu lintas, Dirlantas akan menerjunkan puluhan Personel Polantas di lokasi aksi yang diprediksi dihadiri ribuan buruh. Anggota yang dikerahkan sekitar 50 personel polantas.
Sebelumnya, Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., mengatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemnaker dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat.
“Rabu tanggal 16 Februari 2022 mulai dari jam 10 hingga selesai,” ungkap Said dalam konferensi pers virtual, Selasa kemarin.
Tidak hanya berpusat di Jakarta, Presiden KSPI menjelaskan, Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa.
“Secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia aksi ini juga digelar, yaitu di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat baik kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing dan juga kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.
