READ.ID,- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan koordinasi dan diskusi bersama pelaku usaha penangkapan ikan di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini bertujuan membahas pelayanan kesyahbandaran dan sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil kapal pasca produksi, serta menjadi wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan.
Acara dihadiri 25 peserta dari berbagai unsur, antara lain Plh. Kepala DKP Provinsi Gorontalo Misran Lasantu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Ria Machmud, perwakilan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang, serta unsur pengamanan laut dari TNI AL dan Polairud Boalemo.
Diskusi berlangsung secara hybrid, yaitu tatap muka dan melalui Zoom Meeting, dengan fasilitasi dari PPN Kwandang. Para pelaku usaha menyampaikan sejumlah permasalahan, seperti permohonan percepatan pelayanan penerbitan dokumen kapal dan kesediaan membayar PNBP sesuai ketentuan.
Pelaku usaha juga mengajukan permohonan agar kapal dengan izin penangkapan di atas 12 mil laut dapat menangkap ikan di wilayah di bawah 12 mil, mengingat Teluk Tomini merupakan kawasan teluk, bukan laut lepas. Namun, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait perizinan, peserta menyampaikan ada 16 jenis izin yang harus diurus dalam penangkapan ikan. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa seluruh izin tersebut akan digratiskan jika syarat terpenuhi.
Soal distribusi bahan bakar, surat rekomendasi hanya diberikan untuk kapal di bawah 30 GT dengan dokumen lengkap dan benar-benar beroperasi. Peserta juga menyoroti perlunya sosialisasi sistem pemantauan kapal (VMS) untuk kapal yang beroperasi di atas 12 mil laut dan perbaikan fasilitas pengisian BBM di SPBUN Tilamuta.
Plh. Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Misran Lasantu, menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah mendengar aspirasi pelaku usaha dan berupaya memberikan layanan yang responsif, transparan, serta mendukung keberlanjutan usaha perikanan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk tata kelola perikanan yang berkelanjutan, tertib, dan berkeadilan di Gorontalo.*****
