READ.ID — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar rapat tematik bidang perikanan tangkap dan UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda, Tilamuta, dan Gentuma di Ruang Rapat DKP, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini dipimpin Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, dan dihadiri kepala bidang perikanan tangkap, kepala UPTD pelabuhan perikanan, pejabat struktural dan fungsional, ASN pelaksana, serta tenaga outsourcing.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan peran DKP dalam mendukung program unggulan Agromaritim Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, dengan menempatkan sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap, sebagai penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam arahannya, Aryanto menegaskan bahwa penguatan perikanan tangkap harus dilaksanakan secara terarah melalui tiga pilar utama, yakni Inclusive Fishing untuk pemberdayaan nelayan, peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah, serta penerapan prinsip blue economy yang berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya penyusunan program strategis guna mencegah potensi kebocoran penerimaan (potential lost), yang didukung perbaikan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta penguatan regulasi dan SOP. Salah satu fokus yang didorong adalah percepatan terwujudnya Satu Data Nelayan berbasis by name by address agar penyaluran bantuan dan pembinaan lebih tepat sasaran.
Pembahasan juga diarahkan pada penguatan UPTD Pelabuhan Perikanan berbasis spasial, dengan menyesuaikan perencanaan dan layanan pelabuhan terhadap kondisi wilayah, sebaran aktivitas perikanan, dan kebutuhan nelayan di masing-masing lokasi, serta mengoptimalkan fungsi pelabuhan perikanan dalam peningkatan penerimaan PAD melalui pengelolaan layanan kepelabuhanan yang efektif dan tertib.
Selain itu, DKP mendorong inovasi pengelolaan perikanan tangkap, peningkatan kapasitas SDM nelayan, serta monitoring pemanfaatan bantuan kapal perikanan sebagai instrumen peningkatan pendapatan. Pengelolaan penangkapan ikan ke depan juga diarahkan mengikuti road map melalui sistem penangkapan yang lebih modern dan berdaya saing, termasuk menjangkau pasar internasional, seiring penerapan kewajiban Vessel Monitoring System (VMS) sesuai ketersediaan anggaran.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, antara lain pendalaman konsep taksi nelayan serta penanganan isu BBM yang dinilai krusial bagi kelancaran operasional melaut.
Sebagai penutup, seluruh perangkat bidang dan UPTD diminta menindaklanjuti hasil pembahasan melalui langkah konkret berupa perbaikan program, penguatan data, dan peningkatan tata kelola layanan pelabuhan perikanan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan optimalisasi PAD Provinsi Gorontalo.
