READ.ID – Beban biaya operasional yang terus meningkat, kewajiban penerapan teknologi pengawasan kapal, serta keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi persoalan nyata yang dihadapi nelayan. Kondisi tersebut mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo membuka ruang dialog langsung agar suara nelayan dapat didengar oleh pemerintah.
Dialog terbuka tersebut dikemas dalam kegiatan silaturahim bersama pelaku usaha perikanan dan nelayan yang digelar di Manna Caffe, Kota Gorontalo, Selasa (20/1/2026), sebagai upaya menyerap aspirasi sekaligus mendorong lahirnya kebijakan sektor perikanan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Agromaritim, yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyampaikan bahwa forum silaturahim ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk hadir dan mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi nelayan di lapangan.
“Program Agromaritim menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir mendengar aspirasi mereka secara langsung agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan dan keberlanjutan usaha nelayan,” ujar Aryanto.
Dalam dialog tersebut, nelayan menyampaikan berbagai keluhan terkait kebijakan di sektor perikanan. Salah satu isu utama adalah kewajiban penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal penangkap ikan di atas 12 mil laut. Nelayan menilai kebijakan tersebut cukup memberatkan karena harga perangkat VMS berkisar antara Rp8 juta hingga Rp10 juta, ditambah biaya airtime tahunan sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta. Dengan demikian, total biaya yang harus ditanggung nelayan mencapai Rp14 juta hingga Rp16 juta. Rencana kenaikan biaya airtime VMS pada tahun 2026 pun semakin menambah kekhawatiran nelayan.
Selain itu, nelayan juga menyampaikan keberatan terhadap pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dirasakan semakin membebani dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Nelayan menilai mekanisme pembagian dana hasil PNBP belum memberikan manfaat optimal bagi pemerintah provinsi, meskipun berbagai fasilitas pendukung kebijakan tersebut tersedia di daerah.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan akses BBM bersubsidi. Nelayan berharap kapal bantuan berukuran 32 Gross Ton (GT) dapat diberikan akses BBM bersubsidi guna menjamin kelangsungan operasional penangkapan ikan dan menjaga stabilitas usaha mereka.
Forum silaturahim ini juga membahas kebijakan nasional terkait Ekonomi Biru dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta kekhawatiran nelayan pemilik rumpon terhadap aktivitas survei akuisisi seismik 3D offshore di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikhawatirkan berdampak pada hasil tangkapan ikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aryanto menegaskan bahwa DKP Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti seluruh masukan nelayan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Permasalahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami koordinasikan dan konsultasikan lebih lanjut, sementara yang menjadi kewenangan daerah akan kami carikan solusi sesuai peraturan perundang-undangan. Semua ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan Program Agromaritim dan memastikan nelayan tidak menghadapi tantangan ini sendirian,” tegasnya.
Melalui kegiatan silaturahim ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, nelayan, dan pelaku usaha perikanan, sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
