READ.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kordinasi (Rakor) pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).
Rakor ini dihadiri oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidium Kejati Gorontalo), Polisi Peraiaran, TNI Angkatan Laut, Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai, KSOP, Dinas Pergubungan dan Kepala DKP kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, Selasa (11/2/2020)
Sila Botutihe, Kepala DKP Provinsi Gorontalo saat membuka rakor ini menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan harmonisasi hubungan antara aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana perikanan, menyamakan persepsi dan pemahaman, serta terjalinnya komunikasi yang baik antaraparat penegak hukum dengan menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efesiensi penanganan dan penyelesaian tindak pidana perikanan.
“Kami berharap rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berfungsi secara efektif dalam rangka menunjang dan mendukung serta mengawal program NKRI,” kata Sila Botutihe.
Program NKRI ini merupakan terobosan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim di sektor kelautan dan perikanan bBidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi lebih maksimal dalam penegakan hukum di bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu.
Menurut release yang diterima humas pada Kamis (13/02/2020), Sila Botutihe menjelaskan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan mengingat Gorontalo yang berada di 2 wilayah strategis biodiversitas, perairan Teluk Tomini di sisi selatan dan Laut Sulawesi di sisi utara.
“Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, wilayah perairan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat potensial, sehingga apabila dimanfaatkan secara optimal akan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat nelayan,”urai Sila Botutohe.
Isu penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah ini adalah Destruktif Fishing seperti bom, racun dan setrum, Ddokumen perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan ruang. Disebutkan juga daerah rawan perusakan berada di 4 kabupaten dan 13 kecamatan. (Adv/RL/Read)
